TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Muslim MSi mengeluhkan kurangnya koordinasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada setiap kegiatan pembangunan yang mereka laksanakan di Kota Tasikmalaya.
Padahal, sebagai lembaga legislatif di daerah yang juga tuan rumah, DPRD Kota Tasik punya hak untuk tahu dan diajak komunikasi. Seperti revitalisasi Situ Gede, Gedung Creative Center dan yang baru berjalan saat ini revitalisasi Lapang Dadaha.
“Nah, kami tidak dapat informasi atau tembusan di sana (Dadaha, Red) mau di buat apa. Banyak yang menanyakan ke DPRD kaitan itu (revitalisasi Dadaha, Red),” ujarnya kepada Radar, Minggu (19/3/2023).
Baca Juga:Bupati Ciamis Sebut NU Konsisten Mengawal PancasilaTransportasi Bantu Pengembangan Wisata
Meski pekerjaannya menggunakan biaya provinsi, namun tetap ada tata krama yang semestinya dijalankan ketika Pemprov melakukan pembangunan di daerah. Sebab ketika ada persoalan, masyarakat kerap menanyakannya ke DPRD. Sehingga lembaga legislatif kerap dihujani pertanyaan. Bahkan sering tersalahkan.
“Seharusnya mau ada anggaran dari pemkot, provinsi atau mana pun, digunakan tata krama adat Sunda-nya. Pemberitahuan atau tembusan lah minimal. Jangan sampai tahu-tahu ramai, dewan kena getahnya,” keluh Ketua DPC PDIP ini.
“Jangan sampai saat jadi, warga kecewa hasilnya beda dengan kultur di daerah. Tasik kota santri kalau ada pembangunan harus di-match-kan. Jangan asal bagus menurut gubernur. Kan (warga) pada tanya ke kami di DPRD. Kita juga suka bingung. Kalau sudah koordinasi, selaku (bidang) pengawasan, ada fungsi (DPRD) di sana. Meski punya provinsi wajib lah kita mengontrol,” paparnya menegaskan.
Muslim pun menyarankan pembangunan yang digulirkan Pemprov Jabar jangan hanya berkutat di pusat kota. Tidak ada salahnya, melakukan pemerataan pembangunan ke wilayah pinggiran supaya perekonomian masyarakat sekitar ikut terangkat.