GARUT, RADARTASIK.ID – Warga Garut yang bekerja di luar negeri mencapai 1.700 orang. Mereka berasal dari 421 desa di Kabupaten Garut.
Bupati Garut H Rudy Gunawan mengatakan, Kabupaten Garut akan mengusulkan kepada pemerintah pusat agar tahun 2024 bisa mengirimkan 420 pekerja migran Indonesia (PMI) bekerja ke luar negeri.
“Kalau seandainya sekarang kan belum berkeahlian. Makanya ini ada 42 orang yang mau pergi sekarang, harus les bahasa dulu enam bulan, dan les-les lain di BLK (Balai Latihan Kerja),” ucapnya.
Baca Juga:Ambulans Hibah dari Jepang untuk Garut Punya Fasilitas LengkapSyarat Cairkan Bantuan Rasda Kota Banjar, Bapak-Bapak Tak Bisa Ambil?
Rudy mengatakan, tahun ini pihaknya akan mengirimkan 42 PMI untuk bekerja di luar negeri, khususnya di Negara Jepang. Namun, pihaknya menginginkan pekerja dapat mengambil bidang keahlian teknologi pertanian.
“Yang sekarang ini berbagai bidang. Kita ingin ke teknologi pertanian di sananya, baik pasca produksi, maupun di budidaya. Nanti pas ke sini kan jadi mentor, pergi lagi akan lebih banyak ke Jepang. Nanti saya tugaskan ibu kadis bulan Mei ke Jepang,” ujarnya.
Rudy Gunawan pun menyebut upaya yang dilakukan BP2MI dalam mencegah pemberangkatan PMI ilegal penting dan positif. Apalagi jumlah warga Garut yang bekerja di luar negeri terbilang banyak.
Benny Rhamdani menyebut, upaya pencegahan pemberangkatan PMI Ilegal bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat. Tapi juga pemerintah daerah, termasuk pemerintahan desa.
“Kami mengajak semua kalangan untuk sama-sama menghentikan gerakan sindikat penempatan PMI secara ilegal. Ini harus dilakukan seluruh unsur pemerintahan, termasuk tingkat desa,” kata Benny usai Sosialisasi Gentra Karya di salah Hotel Harmoni Garut, Senin 27 Februari 2023.
Kata dia, upaya pencegahan penting guna menekan angka kasus pengiriman PMI ilegal. Apalagi, kasus kekerasan yang menimpa PMI di luar negeri rata-rata terjadi terhadap mereka yang berangkat secara ilegal.