MANTAN Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya Deden Nurul Hidayat mengaku sangat menyayangkan kejadian kesalahpahaman yang terjadi dalam penyampaian komisioner KPU terhadap para kepala desa di Kecamatan Karangnunggal saat pengukuhan kesekretariatan PPS.
“Prihatin, menyesalkan atas adanya pernyataan yang dilontarkan oleh salah satu komisioner KPU, sehingga membuat para kepala desa tidak menerima,” ungkap Deden kepada Radar, tadi malam.
Dia menyebutkan, kejadian seperti ini seharusnya tidak sampai terjadi. Apalagi pada saat penyampaian sambutan atau penyampaian kegiatan pengukuhan kesekretariatan PPS. “Seharusnya komisioner KPU itu berbicara harusnya berdasarkan fakta, data, akurasi juga logika. Apalagi disampaikan dihadapan publik di depan para kepala desa,” kata dia.
Baca Juga:14 Kades Ontrog KPUNew Honda BeAT Makin Trendi
[membersonly display=”Baca selengkapnya, khusus pelanggan Epaper silakan klik” linkto=”https://radartasik.id/in” linktext=”Login”]
Dia mengingatkan, agar apa yang disampaikan jangan sampai bersifat imparsialitas. Jadi kesannya mengundang reaksi dara para tokoh atau pemangku pemerintahan di tingkat desa atau dalam hal ini kepala desa.
“Harus berbicara sesuai data dan fakta, ketika kepala desa atau pemerintah desa seolah tidak ikut menyukseskan pemilu, konteksnya menyukseskan apa?,” tanya dia.
Sangat ironis, kata dia, selama memimpin 10 tahun di KPU Kabupaten Tasikmalaya, tentunya masing-masing komisioner KPU sebelum kegiatan atau penyampaian di depan umum biasanya diadakan rapat terkait hal yang akan disampaikan harus dengan pemahaman yang sama.
“Kita misalkan saat sambutan dalam kegiatan rekrutmen PPK atau PPS, dipastikan komisioner KPU harus hati-hati menyampaikan sesuatu hal ke publik,” paparnya.
Deden menyesalkan, karena selama memimpin dirinya di KPU belum pernah terjadi, ada kesalahan dalam penyampaian ke publik oleh komisioner KPU. “Saya berharap KPU untuk meningkatkan koordinasi, komunikasi dengan pemangku kepentingan. Termasuk di dalamnya dengan kepala desa, tentu dengan pemerintah daerah baik eksekutif maupun legislatif,” ungkap dia.
Dia mengaku, banyak yang mengeluhkan kurangnya tingkat komunikasi KPU ke beberapa stakeholder. “Pernah saya komunikasi dengan bupati, menyampaikan pesan agar bisa menyampaikan kepada KPU agar mampu meningkatkan pola komunikasi, membangun sinergitas, kolaborasi dan komunikasi dengan pemangku kepentingan,” tambah dia.