Kemudian, untuk tuntutan ketiga terkait Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) Nasional. Saat ini di Kabupaten Tasikmala memang sudah memiliki NIPD yang diterbitkan bupati melalui DPMD Kabupaten Tasikmalaya. Namun melihat selama ini masih ada pemberhentian semena-mena terhadap perangkat desa, khususnya pascapilkades.
“Kalau memang status diakui, kenapa hari ini database perangkat desa tidak ada di Kemendagri. Kita sendiri misalnya di sekdes itu verifikasi uang negara, tapi tidak tercatat di Kemendagri sebagai penyelenggara atau sebagai pelaksana anggaran. Itu kan aneh, pelaksana anggaran tapi di pemerintah pusat maupun di daerah tidak tercatat,” ujar dia.
Aris Yulianto, salah satu perangkat desa menambahkan, PPDI akan menanyakan kembali kepada pemerintah pusat sejauh mana pemerataan kesejahteraan terhadap perangkat desa. Selama ini banyak sekali daerah yang belum menerapkan siltap dibayar setiap bulan. Bahkan masih banyak juga yang di bawah setara PNS golongan II A. “Masih banyak daerah yang masih menerima siltap empat bulan sekali bahkan lebih,” kata dia.
Baca Juga:Realisasi KPR Subsidi TerbanyakHibah Salah
Kemudian, banyak terjadi kasus pemberhentian perangkat desa setelah pemilihan kepala desa. Adapun kasus ini seolah sebagai tradisi dan sangat bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2017,” kata dia.
Hal ini kata Aris, demi memastikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dilakukan secara teruji dan terukur bukan atas perasaan suka dan tidak suka kepada orang tertentu. Maka dari itu, pemerintah pusat beserta jajarannya harus segera menindaklanjuti perosalan ini, agar masalah di desa segera berkurang dan berkomitmen membangun negeri melalui desa
“Bagaimana sebuah desa akan maju dsan fokus dalam pembangunan apabila setiap 5 tahun atau 9 tahun (nantinya) selalu diganti perangkat desanya? Yang ada hanya berpikir bagaimana caranya bertahan dan menjatuhkan antar sesama putra putri terbaik desa,” tegas Aris.
Sementara itu, PPDI Kabupaten Tasikmalaya menurunkan sekitar 1.000 anggotannya untuk aksi atau sialturahmi nasional ini. (obi)
[/membersonly]
Belum berlangganan Epaper? Silakan klik Daftar!