“Walaupun pelaksanaan Pilgub dan Pilkada bersamaan di tahun 2024, tetap KPU menggunakan peralatan berbeda dengan pilgub. Seperti halnya kotak suara dan formulir yang digunakan, berbeda. Untuk pilgub oleh KPU Jabar,” jelas dia.
Sementara itu, tambah dia, untuk bilik suara bisa sama-sama digunakan baik di pilgub maupun pilkada.
Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Dodi Juanda mengatakan, untuk usulan kebutuhan anggaran pengawasan Pilkada 2024 sebesar Rp 40 miliar, sesuai perencanaan kebutuhan yang dibuat.
Baca Juga:Jangan Nikmati Jabatan Ketua DewanSobekan Lead
Termasuk, kata dia, sesuai dengan hasil konsultasi dengan Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Bawaslu RI. Selain usulan pengajuan kepada pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, ada dana sharing dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk honor badan ad-hoc seperti Panwascam, PTS dan lainnya sebesar Rp 15 miliar, karena bersamaan dengan pilgub.
Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan pengawasan, honorarium pengawas pemilu, sosialisasi, kegiatan Bawaslu dan banyak item lainnya. “Pengajuan sesuai arahan Bawaslu RI. Kita mengajukan dikonsultasikan ke Bawaslu Provinsi Jabar dan perencanaan anggaran usulan yang dibuat,” ucap dia.
Bawaslu, tambah dia, pada intinya mengusulkan untuk membiayai semua biaya pengawasan dalam Pemilu 2024 termasuk pilgub dan pilkada, untuk menciptakan pemilu jujur adil dan berintegritas.
Ketua KPU Kota Banjar Dani Danial Mukhlis mengatakan, pihaknya masih belum menemukan angka ideal untuk kebutuhan anggaran Pilkada 2024. “Kami sudah beberapa kali mengajukan anggaran untuk Pilkada 2024, namun belum menemukan angka ideal,” kata dia, belum lama ini.
Ia mengatakan, tahun 2022 KPU telah menyusun pengajuan dana cadangan untuk Pilakda 2024 sebesar Rp 13,2 miliar. Pengajuan kembali dana cadangan pilkada tersebut, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Sebelumnya, KPU sudah mengajukan anggaran dana cadangan sebesar Rp 30 miliar. Kemudian, diturunkan menjadi Rp 26 miliar, lalu Rp 20 miliar dan diturunkan lagi menjadi Rp 15 miliar namun belum menemui angka ideal. Terakhir dari pemkot itu kemampuan keuangan daerahnya cuma sebesar Rp 13,2 miliar,” katanya.
Sementara itu, Ketau Bawaslu Kota Banjar Irfan Saeful Rohman mengaku sudah mengusulkan kebutuhan anggaran Pilkada 2024 ke pemerintah daerah Rp 7 miliar. Usulan itu turun Rp 1 miliar dari sebelumnya Rp 8 miliar lantaran menyesuaikan kemampuan anggaran daerah.