INDIHIANG, RADSIK – Sejumlah wakil rakyat mengadukan pola komunikasi dan koordinasi para kepala dinas Pemkot Tasikmalaya kepada Pj Wali Kota Cheka Virgowansyah. DPRD mengungkap selama ini beberapa pejabat pemkot cenderung sulit dihubungi, apalagi diajak bertemu. Hal itu diungkapkan Sekretaris Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya H Wahid saat pertemuan di ruang rapat paripurna gedung DPRD, Rabu (11/1/2023).
Dia mengatakan pertemuan itu sengaja diinisiasi, untuk menghadirkan langsung Pj wali kota dan sekda, beserta 6 pejabat dinas terkait yang menjadi mitrakerja komisi III. “Alhamdulillah kalau kita datangkan langsung seperti ini, dinas rarempeug. Biasanya beberapa itu sulit dihubungi untuk hadir membahas persoalan yang dihadapi kota ini berkaitan masyarakat,” ujar Wahid, berseloroh.
Senada dengan Wahid, Anggota Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya Riko Oktora menekankan di daerah unsur penyelenggara pemerintahan itu terdiri dari eksekutif dan legislatif. Kinerja masing-masing, berkaitan erat dan menjadi tolok ukur penilaian publik ketika satu dan lainnya mengalami persoalan.
Baca Juga:Pemkot Tasik Siapkan KonsepAntrean Haji Tetap Aman
[membersonly display=”Baca selengkapnya, khusus pelanggan Epaper silakan klik” linkto=”https://radartasik.id/in” linktext=”Login”]
“Ketika Pak Cheka itu mendengungkan kolaborasi, harmonisasi, sementara jajaran (pejabat) Pemkotnya kadang komunikasi saja susah. Kami itu, tidak ingin karena sebagai anggota dewan diistimewakan. Hanya saja kita ingin ketika urusan koordinasi dan komunikasi menyangkut pelayanan atau persoalan publik bisa responsif,” keluh Politisi PPP ini.
Dia menuturkan banyak mitra kerja terutama dari level kepala instansi sampai kepala bidang agak sulit diajak komunikasi.
Padahal, lanjut dia, para wakil rakyat merupakan unsur representasi publik yang tentunya mengurus persoalan kemasyarakatan.
“Masa ke dewan susah, ke orang lain lancar komunikasi. Terlepas apapun masalahnya, kita kan kadang dihujani pertanyaan publik tatkala ada persoalan dari mitra kerja. Kita bukan cari kesalahan atau siapa yang salah, tapi mari koordinasi dan komunikasi menjawab pertanyaan dan merancang solusi agar keluhan masyarakat tertangani,” ajaknya.
Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H Aslim menuturkan hal serupa. Ia berpendapat, kolaborasi akan sulit dibangun ketika komunikasi tersumbat. Apalagi, lanjut Ketua DPC Gerindra itu, ketika ada rapat-rapat di komisi maupun alat kelengkapan dewan, beberapa pejabat kerap mewakilkan urusan penting kepada bawahan yang kewenangannya terbatas. “Saya sudah pesankan ke wali kota terdahulu, agar urusan semacam ini diperhatikan. Rapat diwakilkan terus, akhirnya informasi tidak sampai,” tegas Aslim.