FRAKSI-Fraksi DPRD Kabupaten Tasikmalaya memandang kinerja pemerintah Ade-Cecep belum maksimal dalam melaksanakan program kerjanya serta memanfaatkan potensi-potensi daerah.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Ferry Willyam mengatakan, penilaian terhadap kinerja pemerintahan Ade-Cecep harus dilihat dari program kerja yang diwacanakan di dalam visi misi. Termasuk, dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sudah berapa persen yang terealisasi dan janji politik serta komitmen untuk membangun Kabupaten Tasikmalaya.
Dalam kebijakan daerah memang, kata dia, tidak semua sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, ada hal-hal kebijakan pemerintah daerah tidak dilaksanakan secara maksimal. “Karena pandangan dan kebijakan itu harus merepresentasikan dengan kebijakan pusat. Maka daerah harus konsisten dan fokus dari sisi kebijakan yang dilaksanakan ke depan,” kata Ferry kepada Radar, Minggu (8/1).
Baca Juga:Disnaker Menyoroti Permasalahan Hubungan Kerja di Pabrik324 Orang Berebut Jadi Anggota PPS
[membersonly display=”Baca selengkapnya, khusus pelanggan Epaper silakan klik” linkto=”https://radartasik.id/in” linktext=”Login”]
Dari sisi kebijakan RPJMD, kata dia, belum secara sepenuhnya maksimal, karena di sisi lain selama perjalanan dua tahun ini harus memahami kondisi nasional dengan adanya pandemi Covid-19, artinya kebijakan daerah tidak berjalan efektif. Akhirnya prioritas teralihkan dengan kebijakan pusat demi stabilitas nasional.
“Mudah-mudahan dan harapan satu setengah tahun ke depan Ade-Cecep bisa memaksimalkan kinerjanya. Dan kita akan mengawal progres pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya,” ujarnya.
Ketua Fraksi PKB Kabupaten Tasikmalaya Jejeng Zaenal Muttaqin mengungkapkan, kinerja pemerintahan Ade-Cecep secara umum memang belum terlihat perubahan yang berarti atau cukup signifikan. Seperti tingkat indek pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Tasikmalaya masih rendah, kemudian infrastruktur belum mendapatkan perhatian memadai. Hal tersebut sebagai salah satu parameternya.
Menurut dia, memang ada alasan-alasan yang bisa dimaklumi karena selama dua tahun ini masih ada dampak dari pandemi Covid-19. Yang kemudian kebijakan daerah harus ada penyesuaian berkenaan dengan kebijakan dari pemerintah pusat. “Jadi ada kondisi-kondisi pemerintah daerah harus menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat berkenaan dengan penanganan pandemi Covid-19,” paparnya.
Selanjutnya, kata dia, dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah yang berada di Kota Tasikmalaya, belum maksimal. Kemudian ada semacam rekomendasi untuk dioptimalkan dan dimanfaatkan.