TASIK, RADSIK – Angka kemiskinan yang disuguhkan Badan Pusat Statistik (BPS) tampaknya memang hanya sekadar angka pajangan. Pasalnya, hasil kerja BPS itu tidak bisa menjadi panduan untuk program pengentasan kemiskinan.
Kepala BPS Kota Tasikmalaya Bambang Pamungkas mengatakan bahwa menurunnya angka kemiskinan bukan hanya akibat satu atau dua faktor saja. Tentunya dari kebijakan dan program-program pemerintah secara akumulatif. ”Jadi ini hasil kerja kolektif,” ujarnya kepada Radar, Rabu (7/12/2022), ketika dikonfirmasi terkait menurunnya angka kemiskinan di Kota Tasikmalaya, yang membuat Kota Resik tak lagi dilabeli kota termiskin se-Jawa Barat.
Penurunan angka kemiskinan itu, kata dia, bukan berarti hasil dari program atau kebijakan dalam waktu dekat. Upaya di tahun-tahun sebelumnya pun bisa ikut memengaruhi. ”Jadi banyak yang menjadi faktor yang memengaruhinya,” ucapnya.
Baca Juga:Bom Bunuh Diri di Bandung, Tasik Waspada!Arek Kesel
[membersonly display=”Baca selengkapnya, khusus pelanggan Epaper silakan klik” linkto=”https://radartasik.id/in” linktext=”Login”]
Menurut dia, penurunan angka kemiskinan di Kota Tasikmalaya bukanlah hal yang istimewa. Selain karena penurunannya sedikit, pihaknya pun tidak melihat ada program pengentasan kemiskinan yang luar biasa. ”Pada dasarnya program yang dijalankan standar saja. Sama dengan daerah lain kan. Hanya saja di sini lebih efektif dari Kuningan dan Indramayu,” ucapnya.
Bambang menyebut kedalaman kemiskinan di Kota Tasikmalaya cukup parah dan kesenjangan sosialnya tergolong tinggi. Dengan demikian, masih banyak hal yang harus dibenahi. ”Yang dilihat itu kan selain presentase kemiskinan, tetapi juga kedalaman kemiskinan dan juga kesenjangannya,” ujarnya.
Ketika kembali ditanyakan soal sebaran peta kemiskinan, lagi-lagi pihaknya menegaskan bahwa itu merupakan hasil survei kemiskinan secara makro. Di mana datanya diambil dari sampel dan tidak menyeluruh. ”Ini kan dari sampel, tidak ada by name by addres,” katanya.
Dengan begitu, angka kemiskinan cenderung hanya pemberitahuan kondisi saja. Data dari BPS tidak bisa dipaksa untuk jadi panduan bagi pemkot dalam menentukan arah kebijakan secara spesifik. ”Ini sebatas angka, yang penting itu kan kerja nyata dari pemkot,” tuturnya.
Jika pemkot ingin terus menekan angka kemiskinan di Kota Tasikmalaya, tinggal mempertahankan upaya yang sudah dilakukan. Akan lebih bagus lagi jika ada gebrakan-gebrakan inovasi pengentasan kemiskinan. ”Kalau mau lebih bagus lagi ya bikin inovasi,” katanya.