Saat ini, Kota Tasikmalaya ada di posisi 25 dari 27 kota dan kabupaten yang ada di Jawa Barat dalam hal angka kemiskinan. Di bawahnya ada Kabupaten Kuningan dengan angka kemiskinan 12,76 persen dan Kabupaten Indramayu di angka 12,77 persen.
Tahun 2016 angka kemiskinan di Kota Tasikmalaya cukup tinggi yakni 15,6 persen atau 102.790 penduduk. Angka tersebut secara bertahap mengalami penurunan sampai tahun 2019 yakni 11,6 persen atau 76.980 penduduk.
Setelah itu angka kemiskinan kembali naik di mana tahun 2020 mencapai 12,97 persen atau 86.130 penduduk. Tahun 2021 kembali naik menjadi 13,13 persen atau 89.460 penduduk.
Baca Juga:Tuhan UangKetua RT Dihantam Linggis
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Ahmad Junaedi Shakan mengaku masih bingung soal menurunnya angka kemiskinan di Kota Resik ini. ”Dengan data kemiskinan sebelumnya saja kan kita bingung soal kejelasannya sebarannya, ketika jadi turun pun kita belum bisa berbangga diri hanya dengan angka,” ujarnya.
Dalam hal ini, menurut dia, BPS harus memaparkan secara jelas peta kemiskinannya. Termasuk apa yang menjadi faktor menurunnya kemiskinan di Kota Tasikmalaya. ”Harus jelas dulu penurunannya seperti apa, dan faktor penurunannya karena apa,” katanya.
Hal itu, menurut dia, sangat penting juga untuk pemerintah dalam upaya meningkatkan perekonomian ke depannya. Karena jika pun memang benar kemiskinan menurun, tahun depan harus lebih diturunkan lagi. ”Kalau faktor penurunannya tidak jelas, bagaimana pemerintah bisa tahu program mana yang harus lebih dioptimalkan,” ucapnya.
Apalagi, sebelumnya pihak BPS menyebutkan bahwa sasaran dari survei kemiskinan tidak hanya warga dengan KTP Kota Tasik saja. Karena warga luar daerah yang sudah berdomisili di sini ikut disurvei juga. ”Jangan-jangan penurunannya ini hanya karena pola survei atau perhitungannya berubah,” katanya.
Menurut mantan Ketua KNPI Kota Tasikmalaya itu, peningkatan ekonomi pada dasarnya harus sesuai dengan apa yang dirasakan masyarakat. Bukan hanya sekadar angka-angka hasil perhitungan yang detailnya pun hanya diketahui oleh BPS. ”Makanya harus jelas dulu perhitungannya, khususnya sebaran di mana saja warga yang disebut miskin tersebut,” ujarnya. (rga)
[/membersonly]
Belum berlangganan Epaper? Silakan klik Daftar!