Saat ini, BPS sedang melakukan sensus registrasi ekonomis dan sosial (Regsosek) yang pendataannya dilakukan door to door ke rumah-rumah. Dengan pendataan itu, dia punya keyakinan gambaran kemiskinan akan berbeda. ”Saya yakin data kemiskinannya akan turun,” tuturnya.

Saat itu, Bambang langsung menjawab bahwa hal itu riil dilakukan. Meskipun pendataannya berdasarkan pengakuan Ketua RT mengenai kondisi warganya. ”Dari 44 keluarga, 17 oleh Pak RT dibilang miskin,” ucapnya.

Meskipun hal itu cenderung merupakan subjektivitas Ketua RT, tetapi dia menyandingkan dengan informasi pengeluaran perkapita. Didukung juga dengan foto yang mendukung pernyataan dari Ketua RT. ”Kita akan foto keadaan yang mendukung pernyataan pak RT-nya,” tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H Muslim MSi pun mengatakan bahwa angka kemiskinan itu ditenggarai masalah data. Tanpa data yang akurat, maka program penanggulangan pun tidak akan berjalan sesuai harapan. ”Kan data itu sebagai dasarnya, jadi akurasinya sangat penting,” tuturnya.

Sementara, program penanganan kemiskinan yang dirancang oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda) mengacu pada data kemiskinan dari BPS. Sedangkan data tersebut tidak jelas sebaran lokasinya. ”Dasarnya kan katanya dari BPS, tapi ketika ditanya lokasi-lokasinya tidak ada,” ucapnya.

Jika memang data BPS tidak bisa menjadi patokan, seharusnya pemkot melakukan pendataan secara mandiri. Namun sebelum itu, tentunya pemkot harus punya indikator masyarakat yang dinyatakan sebagai warga miskin. ”Karena sejauh ini belum jelas indikator kemiskinan itu apa saja detailnya,” katanya. (rga/red)

[/membersonly]

Belum berlangganan Epaper? Silakan klik Daftar!