Di lain pihak, siapa pun yang punya lembaga kursus bisa mendaftar ke Kartu Prakerja. Tentu lembaga pelatihan tersebut harus ikut seleksi. Yang melakukan seleksi adalah tim dari universitas terkemuka seperti UGM, Unair, UI, Atma Jaya, dan yang lain.
Begitu lembaga kursus itu lolos seleksi, mereka boleh ”menjual diri” di lapak yang juga sudah lolos seleksi. Saat ini ada Tokopedia, Bukalapak, Kemnaker, Pijar, Karier.mu, dan Pintar.
Peserta Kartu Prakerja bebas memilih kursus apa, di lembaga kursus yang mana, lewat aplikasi yang tersedia.
Baca Juga:Sssttt… Tunjangan Dewan Naik!Usulan Kenaikan Upah Buruh Deadlock
Peserta bebas menggunakan jatah biaya kursus sebesar Rp 1 juta tadi. Boleh pilih kursus yang termahal, boleh juga yang termurah. Sebaliknya, lembaga kursus. Mereka bersaing. Lebih baik, lebih murah. Di awal program sampai ada lembaga kursus yang hanya pasang tarif Rp 50.000/orang. Yakni untuk kursus online selama dua jam. Sekarang standar pelatihan dinaikkan menjadi minimal 6 jam.
Yang menawarkan harga begitu murah itu mungkin berpikir untuk mengejar peserta sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya bisa meraih 5000 peserta, lumayan juga: Rp 250 juta.
Sebaliknya ada lembaga kursus yang tarifnya Rp 250.000/orang. Pesertalah yang menentukan pilih yang mana. Di situ terjadi mekanisme pasar hampir sepenuhnya.
”Ada peserta yang pintar sekali. Dia bisa menggunakan jatah Rp 1 juta itu untuk 18 kursus,” ujar Denni. Kok bisa? Bisa! Persaingan antar lembaga kursus itu menawarkan banyak potongan harga. Juga ada yang memberi bonus tambahan kursus.
Tentu ada juga yang hanya mengharapkan insentif Rp 2,4 juta tanpa mau belajar. Maka ia hanya ikut satu kursus. Katakanlah yang tarifnya Rp 250.000. Berarti jatah kursusnya masih tersisa Rp 750.000. Apakah sisa jatah kursus bisa dicairkan?
”Tidak bisa,” ujar Denni. ”Sisa uang itu kembali ke Bu Sri Mulyani,” tambahnyi.
Pilihan kursus yang paling laris adalah digital marketing, membuat makanan, kecantikan. Peserta yang ambil kursus sampai berseri-seri biasanya langsung ingin berjualan.
Baca Juga:Jam Penerbangan Harus DiperhitungkanBukan Dinasti
Melihat begitu banyak peminat Kartu Prakerja saya langsung berpikir: program ini bisa diteruskan. Siapa pun presidennya kelak. Inilah salah satu warisan baik Presiden Jokowi. Seperti halnya Presiden Jokowi yang juga mewarisi program baik BLT dari pemerintahan sebelumnya.