INDIHIANG, RADSIK – Rotasi, mutasi dan promosi yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya Kamis 10 November lalu menyisakan pertanyaan wakil rakyat. Meski mengatur formasi di birokrasi merupakan hal wajar, namun dikhawatirkan memicu pertanyaan publik.
Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H Aslim menjelaskan, tiga hari menjelang masa jabatan kepala daerah berakhir dilakukan perombakan formasi bakal berimbas kontroversi. Apalagi, pelantikan yang dilakukan dengan jumlah di atas 100 orang.
[membersonly display=”Baca selengkapnya, khusus pelanggan Epaper silakan klik” linkto=”https://radartasik.id/in” linktext=”Login”]
Baca Juga:Petaka Senyap di Perlintasan KeretaBerhasil Ubah Wajah Kota
“Tentu akan mendapat banyak pertanyaan dari berbagai elemen masyarakat. Terlepas ada yang tertunda jabatannya atau baru sekarang bisa dilakukan pengisiannya, memicu sensitivitas beragam kalangan menjelang berakhir jabatan,” kata Aslim kepada Radar, Jumat (11/11/2022).
Ia pun mengambil contoh pada penggeseran sekretaris di instansi yang membidangi urusan pengendalian penduduk serta pemberdayaan perempuan. Pejabat berlatarbelakang kesehatan itu justru dipindahkan di sekretaris dinas yang berurusan dengan komunikasi serta informatika. “Padahal pejabat bersangkutan itu belum lama duduk di jabatan itu, malah dipindahkan menjadi sekretaris Dinas Kominfo. Aneh kan, seorang yang profesinya dokter malah diposisikan di Kominfo, ini seperti yang dipaksakan,” analisisnya.
Ketua DPC Partai Gerindra ini menuturkan, tujuan pergeseran dan promosi pegawai untuk menciptakan kualitas kerja yang lebih baik. Roda pemerintahan di setiap urusan pelayanan berjalan optimal dengan menempatkan pegawai yang relevan di suatu posisi jabatan. “Saya khawatir kalau sesuatu dipegang oleh yang bukan ahlinya bukan akan lebih baik, tapi akan tidak sesuai dengan harapan. Sesuai dengan suatu keterangan apabila suatu perkara dipegang oleh yang bukan ahlinya tunggu kehancurannya,” katanya cemas.
Aslim beranggapan, perlunya pimpinan dan Komisi I DPRD mengundang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Mengevaluasi hasil pelantikan kemarin, yang kini mulai diperbincangkan sebagian kalangan publik. “Saya mohon kepada pimpinan dan anggota Komisi 1 untuk segera mengundang Baperjakat dan minta penjelasan tentang semua itu,” katanya.
Senada dengan Aslim, Anggota Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya Dodi Ferdiana mengendus hawa politis mendominasi pelantikan tempo lalu. Ia menenggarai adanya indikasi tertentu didalamnya. “Jadi rotasi-mutasi itu syarat akan penguatan basis politik, penguatan fondasi sebelum lengser. Kita menelaah ada indikasi ke arah sana,” tudingnya.