TASIK, RADSIK – Wali Kota Tasikmalaya H Muhammad Yusuf mempertanyakan akurasi data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait angka kemiskinan di Kota Resik yang tertinggi di Jawa Barat pada 2021. Dia menilai ada kekeliruan dalam mekanisme pendataan sehingga hasilnya tidak riil.
Hal itu diucapkan Yusuf dalam podcast di Graha Pena Radar Tasikmalaya, Selasa (25/10/2022). Dia mengungkapkan beberapa kejanggalan yang membuat dia meragukan data dari BPS Kota Tasikmalaya.
Wali kota menuturkan contoh kasus yakni versi BPS, Perumahan Garunggang tempat dia tinggal banyak dihuni warga miskin. Padahal di lingkungan tersebut 90 persen merupakan pensiunan yang memiliki penghasilan. ”Enggak mungkin miskin, rumahnya bagus-bagus,” ujarnya.
Baca Juga:Semen DrumAntara Sensasi dan Nilai Seni
[membersonly display=”Baca selengkapnya, khusus pelanggan Epaper silakan klik” linkto=”https://radartasik.id/in” linktext=”Login”]
Pihaknya meminta agar BPS bisa melakukan pendataan secara valid. Selain untuk menjadi dasar program pemerintah, sebagai kepala daerah dirinya merasa dirugikan karena bisa dianggap tidak bisa menangani kemiskinan. ”Pendataan harus riil,” ucapnya.
Saat ini, BPS sedang melakukan sensus registrasi sosial ekonomi (regsosek) yang pendataannya dilakukan door to door ke rumah-rumah. Dengan pendataan itu, dia punya keyakinan gambaran kemiskinan akan berbeda. ”Saya yakin data kemiskinannya akan turun,” tuturnya.
Kepala BPS Kota Tasikmalaya Bambang Pamungkas yang hadir pada podcast tersebut langsung menyampaikan bahwa pendataan itu riil dilakukan. Meskipun pendataannya berdasarkan pengakuan Ketua RT mengenai kondisi warganya. ”Dari 44 keluarga, 17 oleh pak RT dibilang miskin,” ujarnya.
Meskipun hal itu cenderung merupakan subjektivitas Ketua RT, tetapi dia menyandingkan dengan informasi pengeluaran perkapita. Didukung juga dengan foto yang mendukung pernyataan dari Ketua RT. ”Kita akan foto keadaan yang mendukung pernyataan Pak RT-nya,” tuturnya.
Kontroversi data BPS itu juga sebelumnya dipertanyakan oleh beberapa pihak. Di mana, pada 2021 BPS menyatakan persentase kemiskinan di Kota Tasikmalaya mencapai 13,13 persen.
Kendati demikian, sampel yang diambil oleh petugas BPS tidak mengacu pada data kependudukan. Dengan demikian, warga luar daerah pun diambil menjadi sampel.
Baca Juga:Enam Desa Jadi Lokus Program Inklusi AisyiyahPuskesmas Gelar Kelas Ibu Hamil
Jika dilihat secara persentase, 13,13 persen warga Kota Tasikmalaya diprekirakan sekitar 95.050 orang. Sedangkan data Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, jumlah warga yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tercatat 647.161 jiwa dari 210.876 KK. Jumlah keluarga yang mendapatkan bantuan dari program BPNT sebanyak 145.010 KK dan 42.881 KK menerima bantuan PKH.