Pihaknya tidak melarang pemkot untuk mengakomodir PKL untuk berjualan di kawasan itu. Karena diakuinya pembangunan harus mendukung pertumbuhan ekonomi juga, salah satunya mendorong aktivitas perdagangan. “Karena pertumbuhan ekonomi juga harus diperhatikan,” ucapnya.
Hanya saja, jangan sampai pedagang diakomodir tanpa perencanaan yang matang. Salah satunya yakni mempertahankan nilai estetika yang saat ini sudah terbangun di Jalur HZ Mustofa dan Cihideung. “Karena bisa saja PKL diakomodir tanpa merusak hasil penataan asal konsepnya matang,” tuturnya.
Salah satunya masalah konsep penempatan dan juga aktivitas PKL harus dibenahi. Dari mulai lapaknya, barang dagangannya, waktu berjualannya sampai hal-hal teknis lainnya. “Supaya ekonomi tumbuh, tapi nilai estetikanya tidak berkurang,” ucapnya.
Baca Juga:Lama Tak Festival, Warga TerhiburKawanan Monyet Resahkan Warga
Menurutnya, hal itu bisa terjadi ketika semua pihak punya semangat yang sama dalam menjaga penataan HZ Mustofa dan Cihideung. Dari mulai ketegasan pemerintah, kesadaran pemilik toko, pengunjung sampai PKL untuk bisa sama-sama menjaga hasil penataan. “PKL juga harus punya kesadaran untuk menjaga estetika,” katanya.
Membangun kesadaran dari semua pihak tentunya bukan hal mudah. Namun tidak akan terjadi jika tidak ada upaya sama sekali dari Pemkot Tasikmalaya. “Karena trigernya pemerintah,” katanya.
Semangat menjaga itu bisa terlihat ketika pemerintah mengambil langkah tegas dalam penertiban. Tidak ada pandang bulu dan tidak ada juga argumen yang menyudutkan pemerintah yang semena-mena. “Jangan sampai ketika pemerintah bertindak tegas, malah dinilai suatu hal yang negatif,” ujarnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya M Rizal Ar Sutadiredja mengaku banyak dapat usulan agar Jalur HZ Mustofa dan Cihideung bisa steril dari PKL. Aspirasi ini tentunya harus dipertimbangkan oleh pemerintah. “Tidak sedikit warga yang menyayangkan jika kawasan yang sudah ditata diisi oleh PKL,” ungkapnya, Kamis (20/10/2022).
Hal itu karena banyak potensi permasalahan yang bisa muncul ketika pemerintah mengakomodir PKL. Salah satunya yakni nilai estetika hasil penataan yang bisa rusak. “Warga khawatir jika menjadi kumuh lagi, dan menghalangi jalur pejalan kaki,” ucapnya.
Kepala Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya Apep Yosa mengaku sudah menyiapkan strategi agar PKL bisa menyesuaikan dengan booth yang disediakan. Salah satunya beberapa komoditi tidak boleh membawa stok barang dalam jumlah yang banyak. “Misal yang dipajang hanya beberapa sampel saja,” tuturnya.