TASIK, RADSIK – Ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dampak dari instabilitas ekonomi sulit dihindari. Pasalnya beban operasional perusahaan tidak didukung olah daya beli yang tinggi. Apalagi pascakenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Dede Muharam menyampaikan bahwa goncangan di dunia kerja merupakan risiko yang tidak bisa dihindari. Tidak menutup kemungkinan akan berlanjut dengan banyaknya PHK atau kontrak pegawai tidak dilanjutkan. ”Kalau kemampuan perusahaan merosot, otomatis berdampak ke tenaga kerja,” ujarnya kepada Radar, Jumat (14/10/2022).

Para pekerja pun tidak bisa berharap lebih kepada pemerintah daerah. Pasalnya efek dari kenaikan harga BBM hanya bisa ditangani oleh pemerintahan pusat. ”Karena pemerintah daerah bisa apa dengan kondisi kenaikan BBM,” tuturnya.

[membersonly display=”Baca selengkapnya, khusus pelanggan Epaper silakan klik” linkto=”https://radartasik.id/in” linktext=”Login”]

Seharusnya pemerintah pusat mempertimbangkan berbagai dampak yang bisa terjadi dari kenaikan BBM. Ketika diberlakukan, maka harus ada langkah yang menjadi solusinya. ”Karena subsidi upah belum tentu membuat perusahaan mampu mempertahankan pekerjanya,” katanya.

Anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya M Rizal Ar Sutadiredja mengatakan bahwa kestabilan dunia usaha bisa dicegah ketika perekonomian dan daya beli masyarakat tinggi. Ketika daya beli masyarakat lemah, tentunya perusahaan bisa menaikkan harga produk atau tarif jasa. ”Kalau daya beli masyarakat rendah, penyesuaian harga akan berdampak pada menurunnya konsumen,” ucapnya.

Apalagi di Kota Tasikmalaya, di mana saat ini Wali Kota H Muhammad Yusuf sudah hampir di ujung masa jabatannya. Di tambah lagi, Kepala Dinas Ketenagakerjaan pun akan segera purna tugas. ”Di masa peralihan ini tidak akan ada konsentrasi ke arah sana,” tuturnya.

Ada pun yang bisa dilakukan yakni dengan mendongkrak perputaran ekonomi di daerah. Di mana masyarakat harus membiasakan berbelanja ke warung dan toko tetangga. ”Kalau belanja ke pasar modern, otomatis uang dari Tasik larinya ke luar daerah,” katanya.

Tentunya hal ini butuh kesadaran dari masyarakat agar peduli ke pengusaha dan pedagang lokal. Meski tidak bisa memaksa, setidaknya pemerintah pun harus bisa memberikan contoh. ”Program pemerintah harus memaksimalkan belanja ke produk lokal,” ujarnya.