TASIK, RADSIK – DPRD Kota Tasikmalaya akan mengkaji keinginan publik terkait pembangunan semipedestrian di Jalan HZ Mustofa yang diharapkan berlanjut hingga ke perempatan Panyerutan.
Namun demikian, DPRD tidak akan begitu saja merealisasikan usulan kelanjutan pembangunan semipedestrian itu. Para wakil rakyat akan menganalisis terlebih dahulu ekses atau dampak sosial dan ekonomi yang timbul akibat semipedestrian HZ Mustofa dan Cihideung, yang belum 100 persen tuntas. Terutama, persoalan parkir, pedagang kaki lima (PKL) serta melesunya sejumlah pertokoan di kompleks perdagangan itu.
”Kita masih tetap, meminta penataan HZ Mustofa dan Cihideung dievaluasi dulu. Lebih komprehensif. Karena bicara menata di sana bukan sekadar fisik atau visual. Tetapi multidimensi dan ragam aspek,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Muslim MSi kepada Radar, Kamis (13/10/2022).
Baca Juga:Pemkab Diminta Tegakkan Perda MirasDawet Nawi
[membersonly display=”Baca selengkapnya, khusus pelanggan Epaper silakan klik” linkto=”https://radartasik.id/in” linktext=”Login”]
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tasikmalaya itu menilai ekses dari program penataan pusat kota itu belum menemukan solusi. Mulai dari pengaturan sarana parkir, menyempitnya lapak dan penghasilan para juru parkir, ketidakjelasan penempatan PKL serta keluhan para toko dalam urusan bongkar muat barang.
”Perlu diingat, HZ Mustofa dan Cihideung bukan tujuan wisata. Tapi tujuan utamanya orang ke sana untuk berbelanja, berusaha, karena di situ kan kompleks perdagangan,” kata Muslim.
Meski dia tidak menampik berubahnya wajah pusat kota membuat pangling dan viral di media sosial. Bahkan, akhir-akhir ini antusiasme pengunjung ke sana begitu ramai lantaran ada wajah baru di pusat kota. ”Tentu lah kalau disurvei, orang yang suka jalan-jalan pasti inginnya proyek dilanjut. Tapi orang yang ke sana secara kontinu itu, orang yang mau belanja. Harus dipikirkan, yang mau usaha, belanja barang skala besar di sana, sekarang tambah ongkir dan biaya lantaran harus angkut-angkut karena tak ada area parkir,” tuturnya.
Maka, lanjut dia, selagi ekses dari penataan belum ditemukan solusi jitu, pihaknya bersikeras meminta pemkot mengevaluasi terlebih dahulu dampak penataan HZ Mustofa dan Cihideung. Di samping, APBD 2023 masih dalam pengkajian dan pembahasan, di mana sampai sejauh ini selisih kebutuhan belanja dengan anggaran yang dimiliki terlampau Rp 175 miliar. ”Maka dari itu, lanjut tidaknya proyek HZ Mustofa belum bisa kami pastikan. Saat ini masih kita godok melalui Banggar dan TAPD,” ujarnya.