Sementara pengusaha dituntut untuk cerdik dalam penyesuaian harga jual baik barang, jasa atau jenis usaha lainnya. Karena saat ini daya beli masyarakat masih lemah. ”Saya pribadi saja belum berani menaikkan harga jual, otomatis margin keuntungan semakin sedikit,” ujarnya.
Padahal, sejak Covid-19 melandai, dunia usaha masih dalam proses pemulihan. Sehingga masih cenderung labil dan masih rawan. ”Baru juga pemulihan, malah dihantam dengan kenaikan BBM,” ucapnya.
Sementara ini, perusahaan di Kota Tasikmalaya, menurut dia, masih mencoba bertahan. Dengan demikian, tidak sampai terjadi gelombang PHK, apalagi besar-besaran. ”Tapi tidak bisa selamanya juga bertahan seperti ini, kalau tidak ada langkah perbaikan dari pemerintah tentu gelombang PHK bisa terjadi,” katanya.
Baca Juga:Boleh Dilalui tapi Tidak SeenaknyaKelanjutan HZ Terganjal Pilkada
Untuk menurunkan kembali harga BBM tampaknya akan sulit karena banyaknya reaksi penolakan pun tidak digubris. Namun tentunya pemerintah harus punya alternatif lain untuk menggairahkan dunia usaha. ”Membantu perusahaan, artinya membantu keberlangsungan tenaga kerja,” tuturnya.
Sejurus dengan itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Tasikmalaya H Rahmat Mahmuda mengaku belum menerima laporan adanya PHK di Kota Tasikmalaya. Terlebih pascakenaikan BBM yang tentunya berdampak pada dunia kerja. ”Belum ada laporan PHK,” katanya.
Disinggung soal langkah dari Disnaker untuk mencegah gelombang PHK, pihaknya berkoordinasi dengan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) untuk bisa memberikan keringanan pada perusahaan-perusahaan. Khususnya di masa pemulihan ekonomi yang tentunya belum betul-betul pulih. ”Agar perusahaan diberi kemudahan dari mulai pemasaran, perizinan pengembangan usaha sampai permodalan,” tuturnya.
Pada 2021, Disnaker Kota Tasikmalaya mencatat ada 62 tenaga kerja yang terkena PHK. Kebanyakan perusahaan mengalami drop efek program pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) saat pandemi. (rga)
[/membersonly]
Belum berlangganan Epaper? Silakan klik Daftar!