Menurut dia, harus ada persepsi yang sama terlebih dahulu soal data kemiskinan antara pemkot dengan BPS. Supaya ada sinkronisasi antara data BPS dengan sasaran program pemerintah kota. ”Misal ada evaluasi pendataan BPS itu khusus untuk yang KTP kota saja,” ujarnya.
Alternatif kedua yakni program pembaruan data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Namun tentunya hal ini bergantung pada kesediaan warga juga untuk mengurus perpindahan. ”Jadi semua warga luar daerah yang berdomisili di kota harus diubah KTP-nya menjadi warga kota,” ucapnya.
Wawancara terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H Muslim MSi pun mengatakan bahwa angka kemiskinan ini ditenggarai masalah data. Tanpa data yang akurat, maka program penanggulangan pun tidak akan berjalan sesuai harapan. ”Kan data itu sebagai dasarnya, jadi akurasinya sangat penting,” ujarnya.
Baca Juga:Jago WayanKades Dilarang Jadi Anggota Parpol
Sementara itu, program penanganan kemiskinan yang dirancang oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda) mengacu pada data kemiskinan dari BPS. Sedangkan data tersebut tidak jelas sebaran lokasinya. ”Dasarnya kan katanya dari BPS, tapi ketika ditanya lokasi-lokasinya tidak ada,” tuturnya.
Jika memang data BPS tidak bisa menjadi patokan, seharusnya pemkot melakukan pendataan secara mandiri. Namun sebelum itu, tentunya pemkot harus punya indikator masyarakat yang dinyatakan sebagai warga miskin. ”Karena sejauh ini belum jelas indikator kemiskinan itu apa saja detailnya,” katanya.
PELUANG TIGA SEKTOR
Kota Resik memiliki tiga sektor utama yang bisa berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Yakni perdagangan (30 persen), konstruksi (16 persen), dan industri (14 persen).
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tasikmalaya Bambang Pamungkas menerangkan pertumbuhan ekonomi sebelum pandemi Covid-19 di Kota Tasikmalaya kisaran 5-6 persen. Hal ini masih lambat dari Bandung, Bogor, Tanggerang, Bekasi, dan Depok sebesar 8 persen. ”Pertumbuhan di Kota Tasikmalaya sudah cepat, tetapi kurang cepat,” tuturnya.
Pemkot Tasikmalaya, kata dia, tidak boleh berkaca dari kota dan kabupaten di wilayah Priangan Timur jika ingin maju. Namun harus mengacu ke Bandung, Bogor, dan Depok yang pertumbuhannya selalu di atas tujuh persen.