Setiap tahun Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya mengupayakan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan. Namun angka kemiskinan tetap meningkat dari tahun ke tahun sebagaimana data Badan Pusat Statistik (BPS).
Laporan: RANGGA JATNIKA & FATKHUR RIZQI
DPRD Kota Tasikmalaya punya pandangan lain tentang kondisi kemiskinan di Kota Resik. Tidak bisa dipungkiri, masih ada warga yang berpenghasilan rendah, rumah tidak layak dan kondisi hidup yang berat.
[membersonly display=”Baca selengkapnya, khusus pelanggan Epaper silakan klik” linkto=”https://radartasik.id/in” linktext=”Login”]
Baca Juga:Jago WayanKades Dilarang Jadi Anggota Parpol
Namun persentase 13,13 persen atau sekitar 95.050 jiwa itu seharusnya bisa tertanggulangi oleh program bantuan sosial. Dari mulai Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan juga Program Keluarga Harapan (PKH).
Berdasarkan data Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tasikmalaya, jumlah warga yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tercatat 647.161 jiwa dari 210.876 KK. Jumlah keluarga yang mendapatkan bantuan dari program BPNT sebanyak 145.010 KK dan 42.881 KK menerima bantuan PKH.
Jumlah penerima bantuan itu terbilang sudah melebihi jumlah warga miskin yang ada di Kota Tasikmalaya. Dengan demikian, secara logika seharusnya sudah tidak ada lagi warga miskin di Kota Resik.
Keanehan itu tampaknya diakibatkan tidak sesuainya data BPS dengan program dari pemerintah. Dengan demikian, pemberian bantuan seolah tidak tepat sasaran karena warga miskin masih ada yang tidak mendapatkannya.
Keanehan itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Ahmad Junaedi Shakan. Menurut dia, ada hal yang mengganjal dari apa yang dikemukakan oleh BPS di mana warga pendatang masuk dalam pendataan. ”Artinya kan warga yang KTP luar daerah pun didata kan,” ucapnya.
Sementara, upaya pemerintah dalam melakukan penanggulangan kemiskinan hanya menyasar penduduk kota saja. Dengan begitu warga dengan KTP luar daerah tidak akan jadi sasaran meskipun tinggal di Kota Tasikmalaya. ”Karena program bantuan itu kan didasari KTP dan KK. Jadinya kan enggak nyambung antara data dengan sasaran program,” tuturnya.
Dengan kondisi itu, sebagus apa pun program yang dibuat tidak akan mengentaskan kemiskinan. Pasalnya warga miskin yang merupakan perantau akan menjadi beban dalam pendataan BPS. ”Atau jangan-jangan yang tercatat miskin itu kebanyakan bukan KTP Kota Tasik,” katanya.