Wawancara terpisah, tokoh masyarakat Kota Tasikmalaya Ustaz Maman Suratman menuturkan di kalangan simpul publik memiliki harapan Pj wali kota yang tegak lurus terhadap kepentingan publik. Melaksanakan ketentuan sebagaimana penjabat, tidak terkontaminasi kepentingan atau urusan lain. ”Berharap yang diamanatkan menjadi Pj wali kota memahami kultur, memahami apa yang diinginkan warga, karena perjalanan waktu kalau dibandingkan dengan kepala daerah definitif hasil pemilihan, Pj wali kota itu cukup efektif dalam mendorong Kota Tasikmalaya lebih baik lagi,” tuturnya.
Pimpinan Ponpes Ihya As Sunnah Paseh itu menilai meski jabatan tersebut riskan dengan urusan politik dimana dia menjabat jelang tahun politik, tetapi, kepentingan publik mesti menjadi prioritas utama. ”Maka dalam memilihnya harus tepat, tentu akan efektif hasilnya. Oleh sebab itu, kami berharap kalau memang ada putra daerah yang dianggap mumpuni, layak, mampu kenapa tidak untuk dimunculkan,” harap Ustaz Maman.
Meski di sisi lain, secara pribadi dia menilai belum ada figur pejabat di daerah yang bisa tegak lurus tanpa terintervensi kepentingan politik. ”Realitasnya yang di daerah pejabat hari ini mohon maaf orang yang bisa siap struggle tanpa kepentingan lain, kita sulit juga memotret figurnya siapa,” selorohnya.
Baca Juga:Putusan OtakTransaksi Sabu di Gang Diringkus
”Kita menekankan pemerintah pusat selektif, cermat, supaya tidak gentar dengan intervensi atau desakan dari siapa pun yang mau manggung dan memainkan perannya termasuk ke dalam jajaran birokrasi,” sambung dia.
Sementara itu, aktivis mahasiswa Tasikmalaya Ali Yapi berharap Pj wali kota yang bakal melanjutkan kepemimpinan setelah H Muhammad Yusuf, bebas dari kepentingan politis golongan. Figur yang diamanatkan menjadi kepala daerah 2,5 tahun tak sebatas memenuhi kriteria sesuai undang-undang, namun cakap dalam memimpin. ”Meski tidak powerful dalam melahirkan kebijakan strategis yang berdampak terhadap hajat hidup orang banyak, tentu mesti dikawal. Supaya kebijakannya nanti bisa berpihak kepada kebutuhan masyarakat,” tutur Ali.
Menurut dia, penghujung 2022 sampai dengan 2024 mendatang mutlak merupakan tahun politik. Pj wali kota diharapkan tidak tergiring masuk lingkaran tersebut, melainkan fokus merealisasikan kerja-kerja konkret bagi kemajuan dan kesejahteran. ”Pj wali kota akan bekerja selama kurang lebih 2 tahun, kita sebagai mahasiswa memastikan akan terus mengawal kinerja pemerintah dalam memajukan daerah serta mensejahterakan masyarakat,” ujarnya.