SINGAPARNA, RADSIK – Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya sudah membahas anggaran untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak tahun depan. Bahkan, nominal yang muncul untuk pesta demokrasi tingkat desa ini sebesar Rp 1,5 milar.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya Asep Dzulfikri SE mengatakan, rapat membahas pilkades serentak tahun depan sudah beberapa kali dilaksanakan. Termasuk pembahasan anggaran pun sudah dilakukan. “Setiap desanya mendapatkan bantuan anggaran kurang lebih antara Rp 15 juta hingga Rp 20 juta. Sedangkan untuk waktu pelaksanaannya belum ada pembahasan, jadi bisa saja dilakukan pemilihan awal tahun ini. Walaupun nanti pelantikannya Desember 2023 ketika jabatan kepala desa habis,” ujarnya kepada Radar, kemarin.
Namun, kata dia, untuk pelaksanaan pilkades serentak tahun depan harus mendapatkan izin dari Kemendagri. Karena waktunya sudah memasuki tahapan Pemilu 2024. “Namun, pemerintah daerah sudah sepakat akan meminta izin bahwa ini mendesak harus dilaksanakan tahun depan, karena berkaitan pelayanan. Kalau menunggu selesai pemilu terlalu lama,” ucap dia, menjelaskan.
Baca Juga:Kejari Telusuri Aliran Dana Korupsi PIPBakul Ikan Kerap Memberi Modal Nelayan
[membersonly display=”Baca selengkapnya, khusus pelanggan Epaper silakan klik” linkto=”https://radartasik.id/in” linktext=”Login”]
Kemudian, kata dia, kalau pun harus ditunda dan ditunjuk Pjs. Pemkab Tasikmalaya akan sanagt kesulitan harus mendistribusikan ASN ke puluhan desa. “Karena kondisi hari ini pun kita masih kekurangan,” pungkasnya.
Kepala Desa Madiasari Kecamatan Cineam Wawan menyampaikan, secara pribadi dan rekan-rekan seangkatan sangat berharap pilkades dapat di laksanakan di tahun 2023. “Alhamdulillah informasi langsung saya dapatkan bersama rekan kepala desa lainnya setelah menghadap kepada sekda bersama kepala Dinas PMD beberapa hari lalu di ruang kerjanya,” kata dia.
Menurutnya, pihak pemda sangat mendukung dan terkait anggaran sudah disiapkan. Bahkan pemerintah daerah juga dalam waktu dekat ini akan segera menghadap Kemendagri untuk persetujuan pelaksanaan pilkades serentak tahun depan.
“Pemerintah provinsi juga sangat mendukung pilkades 2023, karena tahun 2024 masuk tahun politik. Jikalau oleh Pjs, nantinya ada suatu kehawatiran mengatasi situasi di masyarakat seandainya terjadi sesuatu,” ucap dia, menjelaskan.
“Makanya kami mendorong agar pelaksanaan pilkades dapat dilaksanakan tahun depan. Mudah-mudahan dapat terelaisasi dan segera dapat jawaban dari Kemendagri,” kata dia berharap.