PANGANDARAN, RADSIK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran menyediakan Rp 2,8 miliar untuk bantuan sosial. Hal ini diungkapkan usai rapat koordinasi dengan sejumlah stakeholder, untuk penanganan inflasi akibat kenaikan harga BBM.
Sekda Kabupaten Pangandaran Kusdiana mengatakan , beberapa hari lalu pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Pertamina, Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia, membahas terkait kenaikan BBM.
“Kemarin juga dengan pihak Polres dan lain-lain, ada dua poin yang dibahas, pertama soal penanganan inflasi dan juga soal penggunaan BBM,” jelasnya, Sabtu (17/9/2022).
Baca Juga:Rawan Tsunami, Siapkan MitigasiPerjuangkan Hak Guna Pakai Tanah
[membersonly display=”Baca selengkapnya, khusus pelanggan Epaper silakan klik” linkto=”https://radartasik.id/in” linktext=”Login”]
Ada lima sasaran dalam penanganan dampak dari kenaikan BBM yakni bantuan terhadap nelayan, ojeg, UMKM, transportasi dan penciptaan lapangan kerja. “Semua ini jangan sampai tumpang tindih, artinya bantuan kepada mereka harus teratur dan jelas,” katanya. Untuk nelayan, kata dia, semuanya akan dicover oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. “Sementara Pemkab menyediakan Rp 2,8 miliar untuk bantuan kepada masyarakat,” jelasnya.
Sasaran untuk bantuan ini sebanyak 36 ribu jiwa. “Tapi kalau dengan anggaran Rp 2,8 miliar, satu kekuarga paling dapat Rp 75 ribu, kalau di-up ke angka Rp 150 ribu paling yang kebagian 19 ribuan warga,” terangnya. Sementara sisanya, kata ia, kemungkinan akan dicover lagi oleh provinsi. “Jadi semuanya bisa dapat,” katanya.
Asda II Kabupaten Pangandaran Dadang Dimyati mengatakan bahwa Tim Penanganan Inflasi Daerah sudah menyiapkan langkah strategis, untuk melakukan penanganan. “Setiap hari OPD terkait melakukan monitoring harga,” jelasnya. Ia mengakui bahwa dampak dari kenaikan BBM adalah daya beli masyarakat yang menurun. “Pertumbuhan ekonomi berpotensi melambat,” ujarnya. Ia mengatakan bahwa harga komoditi merangkak naik. (den)
[/membersonly]
Belum berlangganan Epaper? Silakan klik Daftar!