INDIHIANG, RADSIK – Perubahan besaran dana cadangan Pilkada masih dibahas. Namun, sejauh ini sudah muncul gambaran estimasi alokasi yang bakal ditabung menjelang Pilkada 2024 mendatang.
Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Tasikmalaya Mustofa Kamal menjelaskan, kebutuhan anggaran yang diusulkan untuk Pilkada untuk 2024 mendatang sekitar Rp 56 miliar. Setelah dikurangi pendanaan bersama KPU Provinsi Jawa Barat, dimana ada sejumlah item yang direalisasikan atau bersama dengan Pilgub, mengalami penurunan.
[membersonly display=”Baca selengkapnya, khusus pelanggan Epaper silakan klik” linkto=”https://radartasik.id/in” linktext=”Login”]
Baca Juga:Jangan Sampai Menunggu KorbanPNS dan CPNS Ikut Dicatut
“Estimasi kebutuhan anggaran pelaksanaan nanti menjadi Rp 48 miliaran,” ujarnya usai menghadiri dengar pendapat di ruang rapat paripurna bersama Pansus Perubahan Dana Cadangan Pilkada, Rabu (14/9/2022).
Menurutnya, dalam draft raperda dana cadangan, pemkot dan DPRD sementara mencadangkan Rp 10 miliar untuk tahun anggaran 2022. Berkurang Rp 10 miliar dari rencana awal dalam perda sebelumnya. Disusul APBD 2023 sebesar Rp 5 miliar dan Perubahan APBD 2023 Rp 5 miliar.
“Namun finalnya seperti apa masih tahap pembahasan lagi, tadi kami baru sebatas dengar pendapat bersama pansus,” jelas dia.
Anggota Pansus Dana Cadangan Pilkada Tjahja Wandawa meminta pihak lain yang membutuhkan alokasi untuk pelaksanaan Pilkada segera berkomunikasi dengan eksekutif. Supaya pada pelaksanaan nanti, semua kebutuhan teralokasikan dan pelaksanaan hajat politik berjalan sesuai harapan.
“KPU sudah ada ajuannya, Bawaslu dan pengamanan kita minta supaya komunikasi dengan eksekutif, agar kebutuhan estimasi secara global terukur dan terperinci,” papar dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Muslim Msi memastikan kebutuhan dana Pilkada bakal tercover sampai 2024 mendatang. Meski dana cadangan yang semula direncanakan Rp 20 miliar di tahun ini, menyusut Rp 10 miliar. Pihaknya memastikan para penyelenggara tidak perlu khawatir.
“Masih ada waktu, kalau kebutuhan totalnya nanti kurang berapa di Tahun 2024, kita anggarkan saja. Karena ini amanat peraturan untuk laksanakan Pilkada,” tegasnya. (igi)
Belum berlangganan Epaper? Silakan klik Daftar!