INDIHIANG, RADSIK – Politisi PAN Bagas Suryono melakukan interupsi dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Tasikmalaya. Dirinya mengungkap tiga persoalan yang harus diselesaikan sebelum H Yusuf lengser dari jabatan.
Tiga persoalan tersebut yakni polemik yang menerpa UPTD Khusus RSUD dr Soekardjo. Di mana rumah sakit milik pemkot itu diterpa beragam persoalan dari mulai keuangan sampai polemik lainnya.
Selain itu, ada masalah tata kelola aset, di mana secara administrasi semerawut dan belum bersertifikat. Hal ini sudah jadi catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca Juga:Aktivis Kecewa Rapat Dewan dengan OPD di Luar KotaTinggal Tunggu Panen, Lahan Mengering
[membersonly display=”Baca selengkapnya, khusus pelanggan Epaper silakan klik” linkto=”https://radartasik.id/in” linktext=”Login”]
Ketiga yakni masalah pendapatan asli daerah (PAD), di mana saat ini pemkot mengalami defisit. Tentunya perlu ada langkah-langkah yang bisa mengatrol sumber-sumber PAD.
Bagas mendukung agar H Yusuf mengakhiri masa jabatannya dengan mulus. Maka dari itu ketiga persoalan tersebut harus ditangani secara serius. “Kami berinisiatif untuk membantu pak wali supaya happy ending,” ujarnya.
Ada pun usulan yang dia tawarkan yakni membentuk tiga pansus sekaligus guna menangani tiga masalah tersebut. “Pansus Penyehatan Manajemen Rumah Sakit, kedua Pansus Tata Kelola Aset Daerah, yang ketiga Pansus Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah,” katanya.
Menimpali usulan Bagas, politisi Partai Golkar H Nurul Awalin mengusulkan langkah pembentukan tiga pansus harus dikoordinasikan terlebih dahulu secara internal. Supaya bisa melihat pendapat dari anggota DPRD yang lainnya. “Apakah pendapat pak Bagas sama dengan pendapat-pendapat fraksi dan pendapat pimpinan kelengkapan yang lain,” ucapnya.
Jika memang tiga pansus itu memang perlu dibentuk, baru dibahas lebih lanjut. Jika memang kurang efektif, maka tidak perlu dilanjutkan.
H Agus Wahyudin yang kala itu memimpin rapat langung menjawab hal tersebut. Untuk pengelolaan rumah sakit, pihaknya meluruskan bahwa DPRD sudah sepakat membentuk panitia kerja. “Namun panitia kerja yang telah disepakati oleh kita itu masih berpolemik di urusan tatib (tata tertib),” katanya.
Baca Juga:Jaket Oscar Garut Diekspor ke Arab SaudiKenaikan UMK Dalam Kajian
Dia menilai sependapat dengan masukkan dari H Nurul Awalin. Maka dari itu usulan pembentukan pansus itu akan dibahas dalam rapat koordinasi antar pimpinan kelengkapan dewan. “Saya kira pendapatnya cukup bijaksana,” katanya. (rga)