BANJAR, RADSIK – Koordinator Forum Keluarga Mahasiswa Kota Banjar Awwal Muzakki menyayangkan kegiatan pembahasan anggaran 2023 oleh seluruh Komisi DPRD Kota Banjar dengan OPD-OPD dilaksanakan di Kabupaten Pangandaran. Menurut Awwal, itu sebuah pemborosan. Terlebih kondisi keuangan daerah saat ini sedang tidak baik-baik saja dampak Covid-19.
“Itu pemborosan anggaran. Di tengah PAD (pendapatan asli daerah) Kota Banjar yang cenderung stagnan, kegiatan DPRD ke Pangandaran itu sesuatu hal yang sia-sia. Semestinya Pemkot Banjar bikin satu formulasi kebijakan yang harusnya berdampak positif bagi masyarakat dan terasa manfaatnya semata-mata demi tercapainya kesejahteraan rakyat Kota Banjar,” kata Awwal, Kamis (1/9/2022).
[membersonly display=”Baca selengkapnya, khusus pelanggan Epaper silakan klik” linkto=”https://radartasik.id/in” linktext=”Login”]
Baca Juga:Tinggal Tunggu Panen, Lahan MengeringJaket Oscar Garut Diekspor ke Arab Saudi
Kegiatan komisi 1, 2, dan 3 serta unsur pimpinan itu diketahui membahas anggaran untuk kebutuhan OPD pada tahun 2023 sebelum masuk ke desk anggaran. Semua pemangku kebijakan di OPD secara bergiliran berangkat ke Kabupaten Pangandaran untuk rapat kerja dengan masing-masing komisi sesuai mitra kerjanya.
Jadwalnya terhitung mulai Senin hingga Jumat pekan ini. Rapat kerja komisi dengan OPD-OPD itu dilaksanakan di hotel di Kabupaten Pangandaran. “Sangat disayangkan bahwa di tengah defisitnya anggaran APBD Kota Banjar, malah anggota DPRD dengan mitra kerja melakukan rapat kerja di daerah tetangga. Tentunya ini menjadi perhatian khusus, bahwa yang harusnya memikirkan bagaimana bisa meningkatkan PAD di Kota Banjar malah mengeluarkan dan membantu daerah tetangga untuk meningkatkan PAD-nya,” kata Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Banjar Budi Nugraha.
Padahal, tambah dia, sudah jelas Kota Banjar saat ini tengah kerja keras mendongkrak PAD. Seharusnya, kata dia, para wakil rakyat yang terhormat itu berpikir lebih bijak lagi dengan mencintai produk lokal, kegiatan rapat belanja di kota sendiri. “Ini malah mengeluarkan anggaran untuk daerah lain. Sedangkan kondisi di Banjar masih sangat dibutuhkan, dan kalau bukan kita sendiri mau siapa lagi,” katanya.
Budi heran DPRD Banjar tidak melaksanakan rapat dengan OPD di Banjar saja. Karena secara anggaran pasti akan lebih hemat. Di sisi lain pasti anggarannya masuk di Kota Banjar.