Partai Golkar Harus Rangkul PPP dan PAN
CIHIDEUNG, RADSIK – Di level nasional, Golkar, PAN dan PPP sudah membangun kekuatan melalui Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Namun kebersamaan itu belum mengakar sampai di tingkat daerah, khususnya Kota Tasikmalaya.
Partai Golkar sudah meminta pengurus daerah untuk mulai mengikuti track yang dibangun oleh DPP. Yakni membangun kebersamaan dengan PAN dan juga PPP.
Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat TB H Ace Hasan Syadzily mengatakan pengurus daerah sudah seharusnya mengikuti langkah dari DPP. Salah satunya membentuk koalisi serupa dengan PPP dan PAN.
Baca Juga:Pemkot Terima Puluhan JutaHarga Telur Diprediksi Kembali Normal
[membersonly display=”Baca selengkapnya, khusus pelanggan Epaper silakan klik” linkto=”https://radartasik.id/in” linktext=”Login”]
“Karena pusat sudah memutuskan kita koalisi, maka seharusnya semua instruksi partai dari pusat harus diikuti oleh daerah,” ucapnya usai menghadiri Rakerda DPD Gokkar Kota Tasikmalaya di Hotel City, Kamis (24/8/2022).
Supaya koalisi yang sudah terbentuk di daerah bisa menyosialisasikan visi dan misi KIB. Di mana KIB memiliki Program Akselerasi Transformasi Ekonomi Nasional (PATEN). “Untuk mencapai 3S, sehat manusia, sehat ekonomi dan sehat bumi,” ucapnya.
Dengan kondisi ini, H Yusuf diminta menguatkan komunikasi dengan H Jani Wijaya sebagai Ketua PPP dan H Hendro Nugraha sebagai ketua PAN. Supaya soliditas KIB bisa terjaga dalam menyongsong Pilpres 2024. “Menginstruksikan kepada Ketua Partai (Golkar) di tingkat kabupaten dan kota untuk terus berkomunikasi dengan Ketua PAN dan Ketua PPP,” ucapnya.
Momentum politik yang dihadapi salah satunya yakni Pilkada, di mana Golkar berencana kembali mengusung H M Yusuf. Kendati demikian, kemenangan di Pilkada bergantung pada raihan di Pileg termasuk Pilpres. “Semua kader Golkar di Kota Tasik fokus dulu untuk pemilihan legislatif dan pemilihan presiden,” ucapnya.
Pihaknya meminta DPD Partai Golkar Kota Tasik bisa mencapai target sembilan kursi di DPRD. Tentunya, dengan strategi dan kerja politik yang maksimal. “Kepengurusan partai sudah ada sampai ke tingkat kelurahan, nanti tahun depan sudah harus dipastikan di setiap TPS ada 10 saksi,” katanya.