Muslim menjelaskan, pemprov pun di tahun 2024 tentunya menggulirkan dana patungan dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur. Otomatis, beban pelaksanaan dan anggaran lebih berat terhadap pemilihan kepala daerah level regional dibanding tingkat kota. “Jadi kita harap di dana sharing untuk pelaksanaan Pilkada serentaknya signifikan dari provinsi. Kalau tak sanggup ditunda saja Pilgubnya, karena Pilkada kota harus, lantaran ada kekosongan cukup panjang,” tegas Ketua DPC PDI Perjuangan itu.
Untuk itu, pemkot juga mesti mengurungkan niat melanjutkan penataan HZ Mustofa dari Simpang Cihideung menuju Simpang Panyerutan. Di samping cadangan Pilkada sudah jelas bakal dikorbankan. “Selagi dari provinsi sharing-nya belum jelas, kita harus rasionalkan belanja yang dianggap tidak penting. Kami di Badan Anggaran (Banggar) sudah sepakat prioritaskan lanjutan penataan HZ Mustofa ditunda. Kami Banggar tidak mau seperti anggaran tahun ini, yang berimbas defisit besar di APBD Perubahan,” tegas dia.
Muslim merunut sejumlah faktor penyebab tekornya proyeksi belanja dengan realisasi pendapatan, terutama dari bagi hasil pajak Provinsi Jawa Barat yang semula diproyeksikan Rp 130 miliar terealisasi Rp 113 miliar dengan minus Rp 16 miliar. Termasuk beberapa targetan pendapatan lain yang mana silpa daerah menipis, lantaran di tahun lalu pemkot jor-joran membelanjakan keuangan dengan cepat. “Maka di APBD Perubahan 2022 ini beberapa belanja juga mesti kita kurangi. Banggar tidak mau nanti harus jadi beban 2023 jadi Penjabaran APBD 1,” keluh Muslim.
Baca Juga:Pajak Aman, Konstruksi BelumDisiapkan Berwirausaha dan Tenaga Profesional
Apalagi, lanjut dia, tahun depan saja sudah terpotret defisit yang bakal terjadi mencapai 8,5 persenan atau sekitar Rp 157 miliaran. Itu pun harus dipangkas lagi sekitar Rp 80 miliaran agar keuangan daerah stabil. “Makanya itu, kenapa Banggar sepakat lanjutan HZ Mustofa untuk ditata prioritas bakal dipangkas. Alokasinya sendiri Rp 7 miliaran di APBD Murni 2023 nanti,” tegasnya.
Selain ingin mengefektifkan anggaran, Muslim menuturkan DPRD juga sekaligus mengukur hasil penataan yang saat ini sedang dikerjakan. Simpang Masjid Agung sampai dengan Jalan Cihideung seperti apa realitasnya usai ditata. “Sambil evaluasi parkirnya, bongkar muat seperti apa dan persoalan lain sebagainya. Supaya dampak penataan lanjutan nanti bisa lebih terukur,” analisis Muslim. (rga/igi)