Wawan khawatir masalah distribusi juga menyebabkan konsumsi telur anak stunting yang seharusnya selama 90 hari berturut-turut bisa terputus dan hasil yang diharapkan dari pemberian makanan tambahan terganggu.
Dirinya meminta Pemkab Garut dalam hal ini Dinas Kesehatan melakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum melanjutkan program bagi-bagi telur untuk anak stunting. “Kita khawatir, kalau ini diteruskan jadi program gagal, padahal anggaran untuk pengentasan stunting cukup besar, tapi pelaksanaannya di lapangan belum maksimal,” jelasnya.
Kepala Puskesmas Karangmulya Amilia mengakui tidak menerima juklak juknis distribusi telur bagi anak stunting. Namun, ada arahan lewat grup WhatsApp dari dinas untuk distribusi telur tersebut bersama Tim Pendamping Keluarga.
Baca Juga:Dewan Monitor Program PerumdamTNI-Polri Kompak Gowes Bareng
Sementara soal anggaran distribusi telur hingga ke penerima, menurut Amilia tidak ada anggaran khusus yang diberikan dinas kepada puskesmas. Namun, Puskesmas Karangmulya dengan wilayah kerja tiga desa dan dua kelurahan di Kecamatan Karangpawitan, operasional tersebut jadi tanggung jawab bidan desa dan Tim Pendamping Keluarga. (yna)
Belum berlangganan Epaper? Silakan klik Daftar!