Menurut dia, smart city bukan sebatas suatu daerah memiliki perangkat dan infrastruktur canggih yang memiliki spesifikasi tinggi. Melainkan output-nya pelayanan dan tata kelola pemerintah lebih efektif efisien, bukan menjawab kebutuhan publik dengan teknologinya saja yang maju.
“Seharusnya pola kebiasaan yang berubah. Para user dari infrastruktur canggih ini kalau tidak terampil, responsif sama saja tak ada perubahan dan percuma,” keluh dia.
“Di samping itu, warganya harus sudah ngeuh literasi digitalnya. Warga sudah punya smartphone, literasi digitalnya rendah ya tetap saja tak akan optimal menggunakan fasilitas dan kecanggihan daerah yang ada,” sambung Nandang.
Baca Juga:Proyek Bodong Smart CityKorban Pemerkosaan Melahirkan
Di kala Pemkot Tasikmalaya sudah menanamkan investasi besar melalui alokasi anggaran berbau smart city sebanyak ini, lanjut Nandang, Tentunya perlu dibarengi literasi digital warganya, agar terbiasa dan sadar akan efektif efisiennya layanan via teknologi informasi.
“Karena faktanya masih saja ada keluhan, urus KTP, IMB saja masih susah. Padahal, warga itu tidak lengkap isi form atau anjungan dalam memohon suatu pelayanan. Nah, ketika itu belum diedukasi masif akan percuma juga infrastruktur yang canggih ini,” katanya.
Pengajar Sekolah Anggaran Perkumpulan Inisiatif itu mempertanyakan belum terlihatnya perbedaan mencolok ketika program smart city akan dimulai, sampai dialokasikan lebih dari Rp 60 miliar dalam enam tahun terakhir. Pembeda signifikan dalam beragam hal, sejak saat itu belum nampak terasa di tengah masyarakat.
“Misal keluhan sampah warga kelihatan lebih enjoy atau gampang ke Facebook di-bully netizen itu kanal umum bukan yang disiapkan pemerintah dalam menjaring keluhan atau pelayanan warga, bukan bagian smart city. Itu menandakan bahwa infrastruktur yang dibangun, domain Pemkot tidak dikenal warganya tidak terbiasa akhirnya lari ke Google, Fb, Instagram atau Twitter untuk curhat dan mengeluhkan,” kata dia mencontohkan.
Sementara, kata Nandang, alokasi yang digulirkan Pemkot dalam membelanjakan jasa konsultasi sangatlah tidak nanggung. Ia mencontohkan salah satu kegiatan di Tahun 2018 yakni Workshop Keamanan Informasi di Lingkungan Pemkot Tasikmalaya, dari alokasi kegiatan sebesar Rp 448 juta, 429 juta diantaranya untuk membayar jasa konsultan. Sisanya makan minum dan perjalanan dinas.