Kota-kota besar di Indonesia terus memacu diri menuju kota cerdas alias smart city, sebagaimana yang terus digaungkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Mulai dari pembangunan infrastruktur, penataan sistem pemerintahan berbasis digital, hingga inovasi aplikasi gratis demi memudahkan pelayanan publik.
Lalu bagaimana di Kota Tasikmalaya? Program smart city sendiri telah dirintis Pemerintah Kota Tasikmalaya sejak Tahun 2016 hingga 2021. Anggarkan yang terkuras pun selama enam tahun ini cukup fantastis, yakni sebesar Rp Rp 46,3 miliaran. Dimana hampir setiap tahun program berjudul serupa terus dianggarkan dengan alokasi yang fluktuatif.
Berdasarkan realisasi APBD setiap tahun, dimulai sejak Tahun 2016 program berjudul smart city sudah menelan angka Rp 5 miliaran. Di Tahun 2017, realisasi anggaran program dengan tema besar serupa kembali dianggarakan Rp 5,8 miliar. Tahun 2018 pun kembali dianggarkan Rp 2 miliaran. Sedangkan di Tahun 2019 anggarannya pun meningkat tajam di angka Rp 10 miliar dan Tahun 2020 menurun di kisaran Rp 9,5 miliar. Sementara pada Tahun 2021 sampai dengan November, project besar tersebut telah direalisasikan sebesar Rp 14 miliaran.
Baca Juga:Proyek Bodong Smart CityKorban Pemerkosaan Melahirkan
[membersonly display=”Baca selengkapnya, khusus pelanggan Epaper silakan klik” linkto=”https://radartasik.id/in” linktext=”Login”]
Dewan Daerah Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jawa Barat, Nandang Suherman memelototi adanya alokasi yang patut dicurigai. Terutama biaya jasa konsultasi yang nyaris setiap tahunnya dialokasikan. Tren dari 2016 sampai 2018 angka yang dibelanjakan Pemkot Tasikmalaya untuk jasa konsultasi nilainya fantastis menghabiskan miliaran rupiah.
“Setiap tahun untuk menggarap project bertemakan smart city, ada saja perusahaan jasa konsultasi mendapat alokasi luar biasa. Rata-rata Rp 1 miliaran,” tuturnya kepada Radar kala itu pada Minggu (9/1/2022).
Idealnya, kata dia, dengan biaya signifikan yang sudah dialokasikan selama enam tahun terakhir, ekspektasi Kota Tasikmalaya bisa mendekati kota yang smart. Tidak sebatas infrastruktur IT dan perangkat yang digunakan pemerintah serta publik, akan tetapi pelayanan terhadap beragam kebutuhan masyarakat sudah menggunakan digital dan serba mudah.
“Apakah seluruh OPD sampai dengan kelurahan sudah manfaatkan aplikasi-aplikasi IT dalam memberikan pelayanan kepada warga, itu salah satu parameter mudah menunjukkan smart city. Karena itu, diharapkan koneksi hubungan sosial pemerintahan akan terbangun, ketika semula surat-menyurat secara fisik, sekarang beralih paperless, tanda tangan, absensi semua cukup dengan perangkat tidak manual termasuk pelayanan keluar (masyarakat, Red),” kata Nandang mencontohkan.