PANGANDARAN, RADSIK – Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) ke-77 harus menjadi bahan renungan bagi pemerintahan, khususnya di daerah agar memprioritaskan kepentingan rakyat. Hal tersebut diutarakan Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin.
Asep mengatakan, dalam kondisi apapun, rakyat tetap harus menjadi prioritas Negara. Karena jika rakyat maju, negara juga akan maju. “APBN dan APBD juga harus berpihak kepada rakyat, itu untuk kepentingan rakyat,” jelasnya kepada wartawan Rabu (17/8/2022)
Sehingga, HUT Kemerdekaan RI harus menjadi momentum untuk kebangkitan rakyat di daerah, khususnya Kabupaten Pangandaran. “Kerakyatan ini harus menjadi prioritas pemerintah dalam menentukan arah kebijakan, penggunaan anggaran,” jelasnya.
Baca Juga:Semangat Mengisi KemerdekaanMenuju Pemulihan Ekonomi
[membersonly display=”Baca selengkapnya, khusus pelanggan Epaper silakan klik” linkto=”https://radartasik.id/in” linktext=”Login”]
Kata dia, beberapa waktu lalu pihaknya dan pemerintah sudah membahas KUA PPAS APBD murni 2023 dan perubahan 2022. Ia mengatakan dalam pembahasan tersebut ditekankan harus memihak kepada kepentingan masyarakat. “Harus ada langkah-langkah inovasi, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran, kata dia, baru-baru ini sudah membuat sebuah program yang inovatif terkait pelayanan masyarakat. “Untuk membentengi iman masyarakat Pangandaran, lewat Pangandaran Mengaji, Ajengan Masuk Sekolah (AMS) dan lain-lain,” ucapnya.
Lanjut dia, DPRD akan mendorong program yang dianggap sudah baik untuk terus dilanjutkan. “Kemudian kita dukung juga program yang kaitanya dengan desa, seperti TPAPD, Siltap dan lain-lain. Ini juga harus jadi prioritas,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, ia mengatakan kondisi ekonomi dan keamanan yang tidak baik untuk saat ini akan berimbas pula kepada pemerintah daerah. Maka harus dilakukan langkah antisipasi dari sekarang. “Baik dari keamanan, ekonomi seperti kekurangan pangan, migas dan lain-lain,” katanya.
Ia mengatakan pemerintah pusat sudah tepat dengan melakukan antisipasi dengan G-20 oleh pemerintahan dan P20 oleh parlemen. “Tentu diharapkan itu bisa jadi antisipasi terjadinya gangguan ekonomi dan mencari solusi terbaik,” ucapnya.
Lanjut dia, dalam pemulihan ekonomi semua pihak harus ikut bergerak. “Dalam hal ini semuanya, khususnya SKPD,” tuturnya. (den)