PAGERAGEUNG, RADSIK – Presidium Daerah Otonomi Baru (DOB) Tasik Utara terus menyiapkan berbagai persyaratan, termasuk mengumpulkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Karena itu menjadi salah satu syarat yang harus ditempuh untuk bisa terbentuknya DOB.
“Pertama kami dari presidium mengucapkan terima kasih kepada semua pihak sehingga terbentuknya presidium yang terus berjalan menyiapkan untuk pemekaran Tasik Utara, karena ini merupakan amanat yang harus terus kita laksanakn. Tentu kami sudah menyiapkan langkah kerja strategis dan taktis dalam pengawalan DOB ini,” ujar Ketua Presidium DOB Tasik Utara Ato Rinanto saat dihubungi Radar, tadi malam.
Bahkan, kata dia, presidium juga sudah menyiapkan agenda silaturahmi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan legislatif. “Kami akan terus meminta dukungan dari seluruh warga Tasik Utara untuk pemekaran ini. Sehingga proses ini berjalan dengan cepat dan baik. Mudah-mudahan proposal usulan DOB Tasik Utara September ini sudah masuk pembahasan di DPRD,” harap dia.
Baca Juga:Lompat 7 Meter di Citumang DilarangLestarikan Baca Kitab Sejarah Kacijulangan
[membersonly display=”Baca selengkapnya, khusus pelanggan Epaper silakan klik” linkto=”https://radartasik.id/in” linktext=”Login”]
Kata dia, harus diketahui bersama bahwa hakekat adanya DOB Tasik Utara ini bagaimana bisa memajukan daerah dengan PAD yang dimiliki serta menyerap anggaran dari pemerintah pusat yanh selalu dialokasikan ke daerah-daerah. “Kita ketahui Jawa Timur mendapatkan anggaean Rp 57 triliun, sementara Jabar hanyak Rp 48 triliun. Padahal dari segi luas dan jumlah penduduk, Jabar lebih luas dan banyak dibandingkan Jatim,” kata dia, menjelaskan.
Lanjut Ato, kenapa anggaran transfer dari pemerintah pusat lebih besar ke Jatim, itu karena kota kabupaten di provinsi itu mencapai 38. Sementara Jabar yanh sangat luas dan padatnya jumlah penduduk hanya 27 kota kabupaten. “Sehingga wajar ketika Jatim mendapatkan porsi anggaran yang jauh lebih besar dibandingkan Jabar,” ucapnya.
Lanjut dia, bicara soal pemekaran tidak hanya ramai di Kabupatwn Tasikmalaya saja. Di kota kabupten lain juga sama, karena semuanya membaca peluang. Apalagi sekarang mekanisme dan prosedurnya sudah jelas, walauapun saat ini pemerintah pusat masih moratorium untuk pembentukan DOB. “Artinya presidium tidak akan diam, melainkan menyiapkan berbagai persyaratan. Sehingga ketika nanti moratorium itu dicabut Tasik Utara sudah sangat siap,” kata dia.