SINGAPARNA, RADSIK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya mempertanyakan berapa anggaran peringatan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya yang ke-390. Di mana DPRD sampai saat ini belum mengetahui berapa anggaran pelaksanaan hari jadi tersebut.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya H Ami Fahmi ST mengatakan, DPRD tidak mengetahui untuk jumlah detail anggaran hari jadi Kabupaten Tasikmalaya yang diperingati 26 Juli 2022. Termasuk, tidak mengetahui satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait mana saja yang ikut terlibat menjadi panitia pelaksanaan hari jadi.
[membersonly display=”Baca selengkapnya” linkto=”https://radartasik.id/in” linktext=”disini”]
“Pada intinya, DPRD dalam kaitan penganggaran, hanya menetapkan APBD secara global dan dilihat skala prioritas dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Yang disepakati itu bersama eksekutif. Hanya saja terkait anggaran hari jadi untuk di setiap dinas terkait, kita tidak mengetahui silahkan tanyakan ke sekda atau dinas terkait,” ungkap Ami kepada Radar, kemarin.
Baca Juga:Baru Sosialisasi, Belum EksekusiManulife dan Bank DBS Hadirkan Manfaat Perlindungan Seumur Hidup
Sementara itu, saat Radar konfirmasi soal anggaran Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Setda Kabupaten Tasikmalaya Sobari tidak memberikan penjelasan. Sobari menyarankan untuk menanyakan ke Asisten Daerah III. “Kalau anggaran hari jadi di Asda 3,” singkatnya lewat pesan WhatsApp.
Kemudian, Radar menghubungi Asisten Daerah (Asda) 3 Setda Kabupaten Tasikmalaya Asep Darisman dan menanyakan soal berapa anggaran dalam pelaksanaan hari jadi. Namun, asep malah menyarankan untuk menanyakan detail anggarannya ke Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD). “Silahkan ke BPKPD, kita sebagai panitia pendukung kesuksesan saja,” ujarnya.
Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Tasikmalaya Bangkit Semesta Juang Wahab mengatakan, keterbukaan informasi adalah hal yang wajib, apalagi tentang anggaran. “Bukan hanya diindikasikan adanya korupsi, tapi adanya buang-buang anggaran untuk hal yang tidak perlu ketika kurangnya keterbukaan informasi,” ungkap Bangkit.
Menurut dia, yang lebih penting jangan sampai ketika hari jadi ini mengeluarkan anggaran lebih besar dari anggaran untuk penanganan masalah-masalah substansial. “Seperti peningkatan IPM atau pengentasan kemiskinan. Tapi, bagaimana bisa membandingkan kalau terbuka saja tidak bisa,” kata dia.