PEMERINTAH Kota (Pemkot) Tasikmalaya akan melakukan verifikasi ulang jumlah pedagang kaki lima (PKL) Jalan Cihideung. Hal ini sebagai bahan untuk penempatan PKL pada kawasan yang ditata.
Asisten Daerah (Asda) 2 Kota Tasikmalaya H Tedi Setiadi mengatakan konsep penempatan PKL masih dalam pematangan. Sebagai dasar, pihaknya sudah meminta tim dari Dinas KUMKM Perindag untuk melakukan verifikasi ulang.
[membersonly display=”Baca selengkapnya” linkto=”https://radartasik.id/in” linktext=”disini”]
Baca Juga:Dekatkan Pelayanan, Biaya Kesehatan Lebih HematKehabisan Bensin, Pelaku Curanmor Diamuk Massa
“Supaya kita mendapatkan data yang betul-betul up to date,” ungkapnya usai mengisi kajian penataan HZ Mustofa dan Cihideung bersama Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Masjid Ulul Albab, Sabtu malam (2/7/2022).
Dengan data yang sesuai kondisi lapangan, menurutnya, pemetaan akan lebih pasti. Sehingga pada pelaksanaannya nanti mereka yang mencari nafkah di kawasan itu bisa diakomodir. “Jadi tidak akan putus hubungan (dengan PKL),” katanya.
Sebagaimana diketahui, Dinas KUMKM Perindag sebelumnya sudah melakukan pendataan PKL. Saat itu, PKL di Jalan Cihideung yang masih aktif berjualan tercacat ada 276 orang.
Verifikasi ulang bukan berarti akan mengakomodir PKL-PKL yang baru menempati kawasan itu. Pasalnya jika terjadi penambahan, maka penataan akan sulit dilakukan.
“Sekarang saja kita sudah kewalahan, apalagi kalau tambah lagi akan semerawut lagi,” ucapnya.
Data yang dimiliki Dinas KUMKM Perindag bukan sebatas jumlah. Namun data personal pedagang pun sudah tercatat, sehingga verifikasi akan menutup celah PKL baru.
“Kita sudah memiliki by name by addres,” katanya.Ada pun peluang penambahan yakni adanya produk-produk kerajinan khas Kota Tasikmalaya.
Baca Juga:Jadi Tuan Rumah, Dua Cabor Ditarget EmasOPD Gabungan Akan Turun
Pemkot pun menyiapkan sejumlah booth khusus di tengah jalan Cihideung. “Nanti di situ untuk produk unggulan dari setiap kecamatan, karena nanti di situ ada 10 (booth),” katanya.
Sementara itu, dalam kajian H Tedi menyampaikan bagaimana konsep penataan. Selain membahas PKL juga meliputi pelebaran trotoar, sarana parkir yang dipindahkan serta manajemen lalu lintas.
Meskipun saat kajian berlangsung cukup interaktif, KAHMI belum berani berkomentar atau bersikap mengenai penataan tersebut. “Nanti saja, soalnya saya harus komunikasi dengan yang lain dulu,” kata Presidium KAHMI Asep Wilda.