INDIHIANG, RADSIK – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya menyukseskan penataan HZ Mustofa melalui infrastruktur fisik mesti direspons serius setiap dinas terkait. Terutama, instansi yang membidangi sejumlah aktivitas di lokasi perekonomian tersebut.
Hal itu ditegaskan Anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya Isep Rislia. Menurutnya, rencana sejumlah OPD teknis dalam menyosialisasikan penataan HZ Mustofa dan Cihideung mesti secepatnya.
[membersonly display=”Baca selengkapnya” linkto=”https://radartasik.id/in” linktext=”disini”]
Baca Juga:Jembatan Lapuk Ancam KeselamatanKelangsungan Juru Parkir Terancam
Sebab, di lapangan dikhawatirkan muncul informasi-informasi yang tidak utuh, lantaran wacana penataan sudah berkembang lama namun tak kunjung dijelaskan secara eksplisit dinas terkait di lapangan.
“Penataan ini kan kepentingan semua, unsur ketertiban baik penempatan PKL, kemudian pejalan kaki dan sejumlah aktivitas lain di sana. Sosialisasi jangan ditunda-tunda, apalagi pekerjaan fisik informasinya segera dimulai,” ujarnya kepada Radar, Kamis (30/6/2022).
Menurutnya, apabila informasi yang diterima tidak utuh terkait rencana penataan, dikhawatirkan warga, pegiat dan sejumlah komponen yang sehari-hari beraktivitas di sana menduga-duga dan waswas.
“Sosialisasi perlu didorong dan diselaraskan juga dengan keinginan mereka. Adanya aktivitas pembangunan di situ tentu akan ada hal yang terganggu dan itu harus diketahui betul oleh warga yang beraktivitas sehari-hari di situ,” ujarnya.
“Kita lihat dinas teknis, khususnya Dinas KUMKM Perindag dan tim penataan katanya baru akan sosialisasi. Itu harus secepatnya agar di lapangan warga tidak terima info simpang siur yang malah membuat kegaduhan,” analisis Ketua Fraksi Golkar tersebut.
Saat ini pun, kata dia, banyak pihak yang menanyakan rencana penataan tersebut seperti apa. Terutama, dari kalangan masyarakat yang tentu berkepentingan dalam beragam hal di jalur perekonomian itu.
“Jadi jangan terlambat, keburu informasi yang kurang menguntungkan bagi mereka yang berkembang. Toh dampak penataan kan nanti manfaatnya akan terasa bukan saat prung mau dimulai,” tuturnya.
Baca Juga:Uang Honorer Raib 300 JutaBeli BBM Subsidi Ribet
Pihaknya menekankan penataan dititikberatkan urusan infrastruktur semata. Melainkan para pihak yang berkeseharian di jalur itu pun diperhatikan dan diberikan solusi, supaya meminimalisir persoalan tatkala kegiatan akan dimulai. “
Bukan hanya Dinas KUMKMPerindag kan, di sana ada sektor wisata mungkin, kemudian aspek lalu lintas juga. Nah itu ditindaklanjuti secepatnya jangan beriringan dengan kegiatan fisik yang dikhawatirkan bisa menghambat realisasi kegiatan,” beber Isep.