Pihaknya pun tuntas melaksanakan rapat kerja dengan Dinas Kesehatan Kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Membahas rencana pembentukan regulasi itu, yang bakal disusun atas rekomendasi-rekomendasi pihak terkait untuk memperkaya raperda ke depan.
Bahkan ia pun menemukan salah satu persoalan yang menjadi perhatian, seperti pemerataan status ASN tenaga kesehatan di fasilitas atau layanan kesehatan Tasikmalaya yang masih di bawah ideal. “Maka dari itu kita sebagai Pansus VII poin-poin yang sudah diutarakan tersebut akan ditampung dan dimasukan dalam raperda ini,” kata Viman.
Perumusan raperda itu pun merupakan bentuk antisipasi penghapusan aturan tenaga kesehatan honorer ke depannya. Hal tersebut yang bakal menjadi pembahasan penting dengan Dinas Kesehatan dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, yang nantinya dilanjutkan ke Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri serta Komisi IX DPR RI.
Baca Juga:Kompak Lestarikan Budaya SundaJuara MTQ Bisa Jadi Kado Akhir Jabatan
“Itu akan kita tindaklanjuti untuk membahas rasio mau pun komposisi status kepegawaian para tenaga kesehatan. Maka kita berharap raperda ini komprehensif dalam mengatrol peningkatan kualitas kesehatan yang terus berkembang 5 sampai 10 tahun ke depan,” paparnya.
Dia menambahkan regulasi tersebut merupakan salah satu misi Fraksi Gerindra yang terus berjuang dan menjadi barisan terdepan, mendukung kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan. “Nakesnya juara, masyarakatnya tentu sehat,” pungkas Viman. (igi)