Ketenagakerjaan Rp 12.700 per bulan. ”Untungnya inisiatif ARWT ada vendor yang menalangi bayar Rp 12.700 per bulan untuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Seharusnya kepesertaan RT/RW ini dibayar langsung oleh pemerintah Kota Tasikmalaya,” ujarnya.
Wawancara terpisah, Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya H Murjani SE MM menanggapi pencapaian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan baru lima persen, meminta ada evaluasi yang menyeluruh, mulai dari kriteria mana saja yang belum masuk BPJS tersebut.
Lalu, pelaku usaha yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya wajib memasukkan kepesertaan pekerjanya di jaminan sosial itu. ”Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini adalah kewajiban pelaku usaha,” katanya kepada Radar, Minggu (12/6/2022).
Baca Juga:Sekolah Favorit DiserbuRatusan Peserta Mengikuti Pelatihan Keterampilan
Menurut dia, biasanya yang belum terdaftar di Dinas Tenaga Kerja adalah mereka yang usaha mikro kecil (UMK). ”Hal ini perlu kerja keras untuk terus sosialisasi dari BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga pelaku usaha paham dan mau melindungi para pekerja dengan mengikuti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.
Sedangkan untuk tenaga honorer memungkinkan memperjuangkannya. Pihaknya pun akan melihat jumlah dan kemampuan keuangan daerah pada saat rapat Badan Anggaran (Banggar) dalam waktu dekat ini. ”Kalau nanti dihitung kemampuan keuangan cukup, saya akan mendorongnya agar tenaga honorer di bawah pemerintah daerah atau pembayaranya lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” katanya.
Dengan manfaat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang nantinya dapat melindungi para pekerja, dia pun mendukung dan mendampingi. Untuk itu, dalam waktu dekat DPRD akan menyamakan persepsi dalam rapat kerja Komisi IV dengan BPJS Ketenagakerjaan.
”Kita kawal agar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan agar naik. Oleh karenanya untuk strategi seperti apa? Bisa lihat data secara detail setelah rapat kerja bersama BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya. (riz)
[/memberonly]