Jika Pelaksanaan Open Bidding Sudah Sesuai Aturan
SINGAPARNA, RADSIK – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tasikmalaya tidak perlu takut ketika ada peserta open bidding yang mengkritisi hasil lelang jabatan tersebut. Hal itu diungkapkan pengamat sosial politik dan pemerintah Asep M Tamam kepada Radar, Jumat (15/4/2022).
[membersonly display=”Baca selengkapnya” linkto=”https://radartasik.id/masuk” linktext=”disini”]
Dia mengatakan, dalam pelaksanaan seleksi terbuka pejabat tentunya harus memperhitungkan dan mempertimbangkan aturan. Jadi harus ada ketentuannya, jangan sampai dibuat-dibuat atau direkayasa, sehingga dikhawatirkan memicu keberatan atau persoalan.
Baca Juga:Mobil Travel DiburuIzin Operasi Akan Dikaji
“Wajar jika dikritisi (hasil open bidding). Tetapi ketika sesuai aturan yang dijadikan acuan maka panitia seleksi atau dinas tidak harus takut, bisa dijelaskan kepada pihak yang protes atau mengkritisinya,” kata Asep kepada Radar, kemarin.
“Yang jelas, poin terpentingnya bahwa jabatan yang sudah lama kosong harus segera diisi. Karena berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat dan pengambilan kebijakan harus diputuskan oleh pejabat definitif. Kalau masih oleh Plt belum sepenuhnya kebijakan bisa dikeluarkan. Maka dengan adanya seleksi terbuka atau rekrutmen kepala dinas baru, perjalanan pembangunan untuk masyarakat akan lancar,” kata dia, menambahkan.
Pemerhati Kebijakan Pemerintah Nandang Suherman mengatakan, open bidding atau seleksi terbuka ini sebetulnya untuk mencari “jalan pintas” atau pejabat yang mempunyai kriteria untuk mengisi pos jabatan tertentu di pemerintahan.
“Kalau menurut saya, proses open bidding menunjukkan juga bahwa mekanisme pencarian bakat di internal pemerintahan daerah tersebut tidak berjalan. Ada jenjang karier pejabat, mestinya dapat mencari pejabat yang sudah disiapkan. Kemudian, dicari dengan melihat jejak karier, kinerja, kapasitas dan kemampuan,” jelasnya. (dik)
[/membersonly]