Usai aspirasinya diakomodir oleh pimpinan DPRD, beberapa teriakan mosi tidak percaya keluar dari massa aksi. Apalagi ketika Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Aszhari menolak untuk ikut mencantumkan tanda tangan. Hal itu disebutkan karena tanda tangan perwira kepolisian itu tidak bisa sembarang dicantumkan.
Kendati sempat cekcok antara aparat dengan massa aksi situasi dengan cepat kembali terkendali. Secara bertahap mereka membubarkan diri dari area lokasi aksi.
Koordinator aksi Rendi Rizki mengatakan pihaknya memberi waktu 30 hari kepada DPRD Kota Tasikmalaya untuk menyampaikan pernyataan sikap yang sudah ditandatangani ke DPR RI. Jika dalam kurun waktu tersebut tidak juga direalisasikan, maka aktivis akan kembali turun ke jalan. ”Aliansi BEM Tasikmalaya akan mengeluarkan eskalasi gerakan yang lebih besar dari pada ini,” ucapnya.
Baca Juga:Kaget Sudah Terdata Vaksin BoosterNgabuburit Sambil Swafoto di Nusawiru
Disinggung soal wacana penundaan pemilu sudah diklarifikasi oleh Presiden Jokowi, pihaknya menilai hal itu cenderung terlalu sederhana. Pasalnya pernyataan itu hanya diutarakan oleh pimpinan negara melalui akun media sosialnya. ”Kami ingin Pak Jokowi secara langsung menolak keras penundaan pemilu,” ujarnya.
Di sisi lain, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Aslim SH bersyukur aksi unjuk rasa tersebut berjalan dengan kondusif. Dengan demikian, gerakan para aktivis tidak sampai berdampak kepada hal-hal yang tidak diinginkan. ”Tidak ada aksi anarkis, saya sangat apresiasi,” tuturnya.
Terkait pernyataan sikap yang dia tandatangani, Aslim menyebutkan bahwa DPRD wajib menampung apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Pihaknya pun akan menindaklanjutinya dengan menyampaikan hal itu ke DPR RI. ”Sesuai tatib kita wajib menampung aspirasi dan kita sampaikan ke DPR RI,” ucapnya.
Massa Aksi Pingsan
Di Kabupaten Tasikmalaya, para aktivis yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat (AMM) berunjuk rasa di luar dan di dalam Ruang Paripurna DPRD.
Mereka berasal dari Koalisi Mahasiswa Rakyat Tasikmalaya (KMRT), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Rongkat Jagat Galunggung, Baraya Walpis, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Cipasung.
Selama unjuk rasa terjadi aksi saling dorong mendorong antara mahasiswa dengan aparat kepolisian, TNI dan Satpol PP di luar Gedung DPRD. Bahkan sempat ada mahasiswa yang pingsan. Massa akhirnya dipersilakan masuk ke ruang paripurna oleh pimpinan DPRD. Perwakilan aktivis pun berorasi di tempat sidang para wakil rakyat untuk menyampaikan tuntutan-tuntutannya.