TAROGONG KIDUL, RATGAR – Pemerintah Kabupaten Garut berkomitmen memperkuat posisi 80 Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) primer di Kabupaten Garut. Salah satu upayanya dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,6 miliar dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan Dana Insentif Daerah (DID).
“Nanti kita bantu anggaran untuk memperkuat Posyandu Primer. Anggaran ini kita keluarkan di perubahan ini,” ujar Bupati Garut H Rudy Gunawan kepada wartawan, Kamis (18/8/2022). Kata Rudy, saat ini anggaran untuk membantu memperkuat pelayanan di Posyandu Primer sudah diajukan.
[membersonly display=”Baca selengkapnya, khusus pelanggan Epaper silakan klik” linkto=”https://radartasik.id/in” linktext=”Login”]
Baca Juga:Evaluasi Program Bagi-Bagi TelurDewan Monitor Program Perumdam
Dengan anggaran yang disiapkan, kata dia, maka setiap Posyandu Primer di 80 desa akan mendapatkan Rp 20 juta. “Untuk sementara kita bantu 80 posyandu dulu, kedepannya kita bantu semuanya,” terangnya
Rudy menerangkan bantuan Rp 20 juta nantinya akan diserahkan ke setiap desa untuk pengadaan fasilitas kesehatan di Posyandu, seperti tempat tidur (bed) serta tabung oksigen yang berstandar kesehatan.
“Kami berharap anggaran yang telah disiapkan mampu melengkapi alat-alat penunjang yang ada di Posyandu, seperti contohnya oksigen dan bed yang berstandar kesehatan,” ujarnya.
Rudy meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Garut memaksimalkan dalam membantu pengadaan fasilitas kesehatan di Posyandu. Karena keberadaan Posyandu Primer sebagai upaya penanganan stunting dan meminimalisir kematian ibu dan anak.
“Kita bantu untuk memaksimalkan Posyandu Primer sebagai upaya dalam penanganan stunting sebagaimana dalam Perpres 72 tahun 2021,” ujarnya. (yna)
Belum berlangganan Epaper? Silakan klik Daftar!