Waswas Pasokan Obat Distop

Waswas Pasokan Obat Distop
LAYANAN. Sejumlah keluarga pasien saat mengantre di loket instalasi farmasi RSUD dr Soekardjo, Rabu (10/8/2022). Foto: Firgiawan/Radar Tasikmalaya
0 Komentar

TAWANG, RADSIK – Dampak utang dua pemerintah daerah berimbas terhadap tunggakan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soekardjo terhadap penyedia obat-obatan. Sejak Februari sampai akhir Juli lalu, tercatat utang rumah sakit plat merah kepada pemasok mencapai Rp 15 miliar.

Dewan Pengawas RSUD dr Soekardjo Dr H Undang Sudrajat menuturkan, saat ini pengiriman obat-obatan dalam memenuhi operasional rumah sakit masih berlangsung. Namun, manajemen belum bisa membayar tunggakan yang sudah terhitung sejak awal tahun ini.

“Sampai saat ini masih diberi suplai. Tetapi kami khawatir, mereka menyetop kiriman karena kita tidak bisa bayar sejak Februari sampai awal Agustus ini,” katanya menjelaskan kepada Radar, Rabu (10/8/2022).

Baca Juga:Lebih Longgar Meriahkan AgustusanKejaksaan Dalami Dugaan Korupsi BOP dan Reses

[membersonly display=”Baca selengkapnya, khusus pelanggan Epaper silakan klik” linkto=”https://radartasik.id/in” linktext=”Login”]

Menurutnya, sejauh ini utang Pemkot dan Pemkab Tasikmalaya sudah di atas Rp 20 miliaran. Setiap bulannya terus bertambah dengan rata-rata tunggakan sekitar Rp 1 miliar. “Kalau mereka (pemda) peduli, harusnya mau bayar, karena sesuai ketentuan kan harusnya sudah tidak ada lagi Jaminan Sosial Kesehatan, dan rata-rata utangnya dari sana (Jamkesos, Red),” tutur dia.

Ke depan, lanjut Undang, diharapkan Pemkot dan Pemkab Tasikmalaya bisa mengoptimalkan jaminan kesehatan yang sudah dikhususkan pusat. Dimana, kepesertaan BPJS Kesehatan setiap tahunnya terus ditambah dalam rangka mengcover biaya pengobatan pasien miskin. “Bahkan yang tadinya pakai BPJS Kesehatan malah beralih ke layanan ini, otomatis terus membeludak,” keluhnya.

Terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Dede Muharam mengakui alokasi belanja jaminan kesehatan tahun ini relatif rendah dibanding kebutuhan setiap tahunnya. Otomatis, menyisakan tunggakan dan mengganggu cashflow rumah sakit. “Kita juga sudah bahas di internal DPRD supaya ini diperhatikan, minimal meski tidak bisa tuntas di perubahan, ada alokasi meski sedikit menutup kebutuhan ini,” tegasnya.

Di sisi lain, pihaknya pun meminta RSUD membenahi manajerial dan tata kelola yang ada. Sebab, dari sejumlah lini usaha rumah sakit, mestinya bisa mengantongi pendapatan signifikan apabila pengelolaannya optimal. “Kita juga kan masih tunggu realisasi daripada evaluasi sejumlah layanan yang dikerjasamakan dengan eksternal. Nah itu kami pun tunggu progres secara keseluruhan,” kata politisi PKS tersebut.

0 Komentar