TASIK, RADSIK – Pemecatan Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) berdasarkan hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Banten masih dicermati DPC PPP Kota Tasikmalaya.
Para kader PPP di Kota Tasikmalaya juga enggan mengomentari ditunjuknya Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketum DPP PPP. Mereka masih menunggu forum resmi berupa Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimpwil) DPW PPP Jawa Barat untuk membahas hal tersebut. ”Kami menunggu arahan DPW saja melalui Rapimwil. Kita tunggu itu,” ujar Ketua DPC PPP Kota Tasikmlaya H Jani Wijaya kepada Radar, Rabu (7/9/2022).
Jani berharap dinamika di DPP PPP berakhir happy ending. Landing dengan baik demi keutuhan partai politik (parpol) berlambang Ka’bah itu menjelang Pemilu 2024. Di tahun politik nanti, PPP Kota Tasikmalaya memiliki segudang agenda dan target dalam mengembalikan kejayaannya merebut pucuk pimpinan DPRD serta Bale Kota.
Baca Juga:Paksa Fraksi Tolak Kenaikan BBMNelayan Akan Dapat BLT Rp 150.000
[membersonly display=”Baca selengkapnya, khusus pelanggan Epaper silakan klik” linkto=”https://radartasik.id/in” linktext=”Login”]
Jani juga mengimbau semua kader di daerah tidak reaktif dan menahan diri merespons kondisi yang terjadi di pusat. ”Ya semoga ditemukan solusi yang baik bagi kebersamaan dan kesolidan yang saat ini mulai terbangun. Kami di bawah sedang semangat-semangatnya. Apalagi Kota Tasik dengan Tagline Mari Bung Rebut Kembali, dari mulai DPC, PAC, ranting dan banom satu komando, satu girah memenangkan Pemilu dan Pilkada 2024,” ujar pria bertubuh tegap ini.
Sementara itu, Suharso Monoarfa buka suara seusai dikabarkan dirinya diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketum DPP PPP.
Dia menyebutkan sebagai ketua umum, dirinya selalu bekerja keras dalam menyatukan semua unsur partai, mengikuti semua ketentuan dan mengajak semua pihak berpolitik dengan baik dan benar. ”Sehingga jangan melakukan cara-cara yang tidak benar, apalagi jika mengaku sebagai senior. Sebab sebagai senior, tentu harus memberikan contoh yang baik,” kata Suharso dalam keterangan resminya, Rabu (7/9).
Dia juga mengajak para kader PPP untuk mengikuti aturan, menciptakan iklim demokrasi yang damai dan sejuk, serta mematuhi Kemenkumham dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). ”Boleh saja semua pihak mengklaim sebagai Plt atau pun Ketum, tetapi harus mematuhi AD/ART partai,” lanjutnya.