PANGANDARAN, RADSIK – Serikat Petani Pasundan (SPP) Kabupaten Pangandaran melakukan aksi unjuk rasa di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran. Mereka menyampaikan aspirasi para petani soal konflik dan reforma agraria.
“Menyangkut kepentingan dan permasalahan seluruh masyarakat Kabupaten Pangandaran yang merupakan bagian dari tuntutan dan agenda reformasi yang diperjuangkan secara terus menerus sejak awal reformasi,” tutur Sekjen SPP Kabupaten Pangandaran Arif Budiman, Selasa (13/12/2022).
Tekait dengan hal itu, dia memohon agar konflik agraria di Pangandaran diurus melalui tim terpadu yang diinisiasi oleh kelembagaan DPRD Kabupaten Pangandaran. “Bahwa dalam konteks rasa peduli dan bentuk tanggung jawab terhadap pembangunan kesejahteraan ekonomi sosial dan ekologis yang berkelanjutan makmur, adil dan demokratis,” jelasnya.
Baca Juga:Keberadaan Kodim Memperkuat KeamananKPU Rancang Dapil dan Jumlah Kursi
[membersonly display=”Baca selengkapnya, khusus pelanggan Epaper silakan klik” linkto=”https://radartasik.id/in” linktext=”Login”]
Ia mengatakan, perampasan tanah atas kepentingan investor yang merugikan rakyat harus dihentikan. Dia juga meminta usut tuntas praktik mafia tanah dalam konflik agraria. Kemudian pihaknya meminta agar menjalankan reforma agraria sejati untuk kepentingan rakyat, stop kriminalisasi petani, dan cabut HGU/HGB yang bermasalah untuk kesejahteraan rakyat. “DPRD Pangandaran harus bersama rakyat melindungi petani,” tegasnya.
Perwakilan SPP Pangandaran Anton mengatakan, selama berdirinya Kabupaten Pangandaran, penyelesaian konflik agraria hanya menjadi isu. “Sedangkan tindak lanjut dari sebuah pemetaan, pembentukan tim terpadu menjadi penting, dimana disini ada satu konsekuensi terlaksananya reforma agraria sesuai aturan yang berlaku, dimana undang-undang di atasya sudah mengamanatkan itu,” jelasnya.
Sementara penyusunan terbentuknya aturan kepemilikan tanah dan penggarapannya sampai ini belum selesai dan tidak terbentuk apa-apa. “Maka perlunya ada sebuah tekanan, desakan, yang ini merupakan kebutuhan. Ketika ada sebuah kebijakan wisata menjadi tren daerah, jangan lupakan dunia pertanian. Jangan lupakan jati diri daerah yang terdiri dari lahan pertanian. Mata pencarian penduduk Pangandaran 80% petani, nelayan dan buruh,” tuturnya.
Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin menerima aksi tersebut. Namun belum bisa berkomentar. “Saya lagi mimpin rapat (Paripurna) dulu,” jelasnya. (den)