INDIHIANG, RADSIK – Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kota Tasikmalaya menyampaikan sejumlah tuntutan terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya. Merespons beragam kendala yang dihadapi petani dalam mengembangkan usaha pertanian serta fasilitasi dari pemerintah. Hal itu terungkap saat audiensi di ruang rapat komisi DPRD Kota Tasikmalaya.
Ketua KTNA Kota Tasikmalaya Munir Setiawan mengatakan, pemkot mesti mengatrol penganggaran dalam memfasilitasi para petani untuk menghadiri Penas, HKP dan kegiatan organsiasi lainnya. “Selama ini rekan-rekan hanya difasilitasi untuk memberangkatkan paling 10 orang saja. Idealnya lebih banyak, agar mewakili representasi dari bidang-bidang yang ada, juga mewakili setiap kecamatan,” tuturnya dalam audiensi, Rabu (7/9/2022).
[membersonly display=”Baca selengkapnya, khusus pelanggan Epaper silakan klik” linkto=”https://radartasik.id/in” linktext=”Login”]
Baca Juga:Tarif Tetap, Beban Makin BeratFikri Jadi Kepala Desa Termuda
Menurutnya, momen-momen semacam itu bisa menjadi ajang promosi hasil produk pertanian. Supaya bisa membuka peluang serta diskursus antar petani secara nasional dari berbagai daerah. “Istilahnya belanja gagasan, belanja ide dan juga berjejaring dalam upaya mengembangkan potensi dan produktivitas pertanian petani kita,” ungkap dia.
Mereka juga menginginkan kelembagaan perbankan bisa lebih lentur. Supaya akses permodalan bisa memberikan keberpihakan terhadap petani dengan adanya kebijakan dari pemerintah. “Kelembagaan KTNA kurang mendapat perhatian dari pemkot dalam keberpihakan terhadap petani. Kami meminta ada will, dan konsen untuk tumbuhnya produktivitas para petani,” harap Munir.
Tidak hanya itu, pihaknya juga mengeluhkan seringnya terjadi kelangkaan pupuk yang menghambat produktivitas pertanian. Terutama pupuk subsidi di pasaran, yang bisa berakibat fatal terhadap produksi para petani.
“Termasuk kita juga menuntut adanya kebijakan Program Inovasi Pembangunan di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Sebagai dampak degradasi lahan yang kian menyusut, meningkatnya konsumsi pangan masyarakat, dan persoalan yang dihadapi petani lainnya,” ujarnya.
Merespons hal tersebut, anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya Dadan Darusman mengakui perlunya hal tersebut menjadi perhatian pemerintah. Terutama masalah-masalah krusial yang dihadapi dalam upaya petani mengatrol produknya. “Kita akui memang mereka butuh kepastian harga gabah, kejelasan pupuk subsidi yang kerap langka dan itu memang masih terjadi di lapangan,” analisisnya.