CIAMIS, RADSIK – Aksi penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi terus terjadi. Kali ini, massa dari Gerakan Rakyat Peduli Rakyat Kabupaten Ciamis yang mayoritas dari pondok pesantren memadati Gedung DPRD Kabupaten Ciamis, Kamis (15/9/2022).
Dalam tuntutan aksi tersebut, partai politik yang ada di DPRD Kabupaten Ciamis untuk ikut tanda tangan dalam menyampaikan tolak kenaikan BBM. Pantauan Radar, partai yang sudah ikut tanda tangan adalah Partai Gerinda, PPP, PKS, PDIP, PAN, Demokrat (hanya stempel). Sedang yang belum yakni Golkar, Demokrat, Nasdem, PKB, dan PBB.
[membersonly display=”Baca selengkapnya, khusus pelanggan Epaper silakan klik” linkto=”https://radartasik.id/in” linktext=”Login”]
Baca Juga:Siswa SLB Aisyiyah Juara I Lomba Menjahit Tingkat JabarBayar Rp 5 Juta Dulu, Dapat Rumah Subsidi
Lalu untuk dari Pemerintah Kabupaten Ciamis, yakni Bupati Ciamis Herdiat Sunarya dan Wakil Bupati Ciamis Yana D Putra ikut tanda tangan tuntutan dari Gerakan Rakyat Peduli Rakyat Kabupaten Ciamis.
Koordinator Lapangan Gerakan Rakyat Peduli Rakyat Kabupaten Ciamis H Wawan mengatakan, rakyat Tatar Galuh Ciamis, dari berbagai elemen; Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi masyarakat (ormas), perwakilan pondok pesantren, ikut mewakili aksi dalam menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat agar harga BBM diturunkan, tentunya agar bisa disampaikan kepada Presiden dan DPR RI.
“Bahwa kami meminta diturunkan kembali harga BBM. Karena kenaikan BBM sangat menyengsarakan rakyat!,” katanya kepada wartawan, Kamis (15/9/2022).
Bukti kesengsaraan tersebut, ada dampaknya kebutuhan pokok masyarakat ikut naik. Kemudian juga dengan adanya kenaikan BBM, pondok pesantren pun ikut prihatin atau terkena imbasnya. “Santri-santri yang mendapatkan bekal dari orang tuanya ikut naik. Sehingga membuat beban orang tua bertambah, semakin tinggi pengeluarannya,” ujarnya.
Maka dari itu, surat aspirasi pernyataan sikap kepada DPRD Kabupaten Ciamis agar disampaikan secepatnya ke DPR RI dan Presiden. Dalam menyampaikannya paling maksimal 3×24 jam. “Supaya merespons aspirasi kami, segera kirim tuntutan agar bisa diturunkan BBM. Kalau Presiden tidak mau menurunkan BBM, turun saja sendiri sudah lama jadi Presiden,” katanya.
Selain itu, wujud penandatanganan ini adalah untuk mengetahui siapa yang peduli dengan rakyat. Artinya kalau benar peduli dengan rakyat, ikut menandatangani. “Aksi ini untuk mengingat kepada semua wakil rakyat yang pilih oleh rakyat. Oleh karenanya, saat masyarakat menjerit adanya kenaikan BBM, mestinya wakil rakyat membelanya,” ujarnya.