BALE KOTA, RADSIK – DPRD Kota Tasikmalaya mengesampingkan daya kritisnya atas pengisian jabatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) yang tanpa menempuh seleksi terbuka atau open bidding.
Mereka memaklumi keputusan eksekutif tersebut lantaran kebutuhan pejabat definitif untuk mengisi kursi Eselon II di Bappelitbangda sangat mendesak.
[membersonly display=”Baca selengkapnya” linkto=”https://radartasik.id/in” linktext=”disini”]
Baca Juga:Tasik Kondusif, Investasi TumbuhObjek Wisata Bisa Tampung 100 Persen
Sebelum pelantikan yang diagendakan pukul 13.00 WIB, sejumlah wakil rakyat terlihat berdiskusi di ruang kerja wali kota dengan waktu cukup lama.
Dampaknya jadwal pelantikan mundur sekitar satu jam dari yang sudah diagendakan.
Diskusi itu melibatkan Ketua DPRD H Aslim, Sekretaris Komisi I Anang Sapaat, dan anggota Komisi IV H Undang Syafrudin. Pada pelantikan tersebut, H Andi Abdullah menjadi Kepala Bappelitbangda, meninggalkan kursi Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (Diperpusipda) yang diisi H Beni Barlian dari staf ahli.
Kemudian H Budy Rachman yang semula menjabat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dilantik menjadi staf ahli, serta H Tedi Setiadi dilantik menjadi asisten daerah (Asda) dari jabatan sebelumnya sebagai staf ahli.
Merespons hal itu, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H Aslim mengakui adanya kebutuhan organisasi di tubuh pemerintah kota (pemkot) yang mendesak sejumlah posisi strategis segera diisi. Salah satunya Bappelitbangda.
”Lebih kepada kebutuhan memang, kita sudah dengarkan penjelasan wali kota, ternyata diisi pergeseran lantaran konteksnya mendesak. Maka yang dilelang kursi lain yang saat ini alami kekosongan,” ujarnya usai pelantikan, Selasa (7/6/2022).
Ketua DPC Gerindra itu menceritakan beberapa waktu ke depan, daerah akan memasuki masa penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Di mana, dalam proses tersebut Bappelitbangda sebagai OPD urusan perencanaan mesti dijabat pimpinan definitif.
Baca Juga:Ratusan Pohon Rawan TumbangCegah Pembelian BBM Berlebih
”Siapa pun itu, kita percayakan saja. Selama, wali kota menimbang secara matang, dalam menggunakan hak prerogratifnya. Nanti sambil berjalan, kita sama-sama monitor perkembangannya termasuk dengan kepala dinas lain hasil open bidding,” kata Aslim.
Dia menekankan penyegaran formasi itu mesti mengakselerasi kinerja pemkot secara simultan. Sebab, urusan pejabat belakangan ini kerap menimbulkan perhatian publik. Salah satunya dengan informasi mundurnya direktur RSUD dr Soekardjo, dr Budi Tirmadi, yang merupakan hasil penjaringan belakangan ini. ”Jadi catatan untuk penjaringan ke depan, wali kota diharapkan bisa menyolidkan dan mengompakkan kembali jajarannya, termasuk memotivasi para pejabat bisa bekerja dengan tangguh,” tuturnya.