TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Fenomena bocornya data Pokir — Pokok Pikiran — DPRD Kota Tasikmalaya, harus dijadikan pelajaran. Supaya pengelolaan uang rakyat lebih fair dan terbuka bagi khalayak. Hal itu diungkapkan Dewan Tata Kelola Keuangan Publik Perkumpulan Inisiatif, Nandang Suherman.
Ia mengatakan bahwa jika merujuk ketentuan pokir sejatinya yang dimaksud dengan pandangan atas kebijakan anggaran yang disusun eksekutif diatur dalam tata urutan tahapan proses pembahasan anggaran.
“Idealnya kan begitu. dewan memastikan rancangan kerja eksekutif. Memberikan kritik, challange, masukan jangan gini jangan gitu. Namun faktualnya menjadi usulan kegiatan oleh dprd berdasarkan hasil reses. dprd akhirnya mengusulkan daftar usulan kegiatan. itulah pergeseran prinsipnya,” papar pengajar sekolah politik anggaran tersebut, menganalisa.
Baca Juga:Peringatan Harlah Pancasila di Ciamis, Bupati Ajak Tanamkan Semangat Gotong RoyongPernah Gagal di Tahun 2019, Mantan Sopir DPRD Ciamis Nyaleg Lagi
Kecenderungannya, menjadi praktik bagi-bagi proyek atau pengadaan. Hal ini menjadi penyakit kronis dimana pokir bisa menghabiskan lebih besar daripada anggaran yang disusun dan dijadikan target eksekutif sebagai teknokrat.