TASIK, RADSIK – Pola pengelolaan anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya terkesan tidak ada perbaikan setiap tahunnya. Rentetan kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang menimbulkan kerugian daerah, selalu mewarnai dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat.

Ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian daerah pada umumnya meliputi belanja atau pengadaan barang atau jasa fiktif, rekanan pengadaan barang atau jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, kekurangan volume pekerjaan, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan. Kemudian pemahalan harga (mark up), dan penggunaan uang atau barang untuk kepentingan pribadi.

Selain dari persoalan di atas, kebiasaan salah kelola juga meliputi pembayaran honorarium dan atau biaya perjalanan dinas ganda. Kemudian spesifikasi barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, dan pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan.

Baca selengkapnya, khusus pelanggan Epaper silakan klik, Login

Belum berlangganan Epaper? Silakan klik Daftar!

%d blogger menyukai ini: