KARANGPAWITAN, RATGAR – Anggota DPRD Kabupaten Garut Wawan Sutiawan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Puskesmas Karangmulya Kecamatan Karangpawitan, Kamis (18/8/2022). Sidak dilakukan untuk mengecek pendistribusian bantuan telur dari Pemkab Garut untuk penanganan stunting.
“Saya sekarang melakukan pengecekan, terutama dalam pendistribusiannya. Apakah ada kendala atau tidak,” ujar Wawan usai sidak di Puskesmas Karangmulya, Kamis (18/8/2022). Kata Wawan, pengecekan pendistribusian bantuan untuk penanganan stunting perlu dilakukan, karena merupakan ujung tombak keberhasilan program penanganan stunting yang dilakukan Pemkab Garut.
[membersonly display=”Baca selengkapnya, khusus pelanggan Epaper silakan klik” linkto=”https://radartasik.id/in” linktext=”Login”]
Baca Juga:Dewan Monitor Program PerumdamTNI-Polri Kompak Gowes Bareng
Dari hasil pengecekan dari beberapa puskesmas, kata dia, ada permasalahan dalam pendistribusian, seperti tidak adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak juknis) dalam distribusi telur sampai ke penerima. Tidak adanya juklak juknis distribusi, kata dia, membuat distribusi telur sampai ke penerima tidak ada pola yang jelas. Padahal, petugas di lapangan ditekan agar telur bisa diterima anak sasaran dan harus dipastikan dikonsumsi.
“Petugas lapangan tidak mendapat arahan yang jelas, padahal mereka diharuskan memastikan telur diterima dan dikonsumsi, karena tidak ada juklak juknis, berita acara penerimaan barang dari dinas sampai ke penerima pun tidak ada, buktinya hanya foto-foto saja,” katanya.
Selain itu, lanjut dia, dari temuan di lapangan dirinya juga mendapati puskesmas mendapat beban operasional baru untuk distribusi telur hingga ke penerima. Karena, program itu tidak menyertakan anggaran pendamping untuk distribusi telur sampai ke tingkat penerima.
“Untuk di Karangmulya mungkin tidak masalah, operasionalnya tidak besar. Tapi kalau puskesmas di Garut Selatan, ini masalah. Mereka sepuluh hari sekali harus mengambil telur dari kantor Dinas Kesehatan lalu dibagikan,” katanya.
Masalah distribusi ini, menurut Wawan, jangan dianggap enteng Pemkab Garut. Sebab distribusi menjadi salah satu ujung tombak keberhasilan program. Jika distribusi telur tidak lancar, Wawan khawatir program ini gagal. “Programnya sudah bagus, tapi kalau masalah distribusi ini tidak dicarikan solusinya, program ini bisa gagal, karena selama tiga bulan ada sembilan kali pengiriman telur, satu kali pengiriman untuk sepuluh hari,” katanya.