JAKARTA, RADSIK – Situasi geopolitik di Rusia dan Ukraina turut berpengaruh terhadap Indonesia dalam bentuk kenaikan harga sejumlah komoditas, utamanya pangan dan energi, serta kenaikan inflasi.
Menyikapi hal tersebut, pemerintah memandang bahwa berbagai program perlindungan sosial perlu terus disiapkan agar rakyat tidak menanggung seluruh beban akibat kenaikan harga itu.
Demikian disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/5/2022), seusai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.
Baca Juga:Dorongan Pembentukan BPPD MenguatNaik Pangkat, Tingkatkan Kemampuan!
”Indonesia ada dua akibat. Satu terkait dengan penerimaan ekspor tentu akan ada kenaikan tetapi juga ada transmisi di dalam negeri yang tidak bisa seluruhnya ditransmisikan ke masyarakat. Oleh karena itu, tadi arahan Bapak Presiden bahwa perlindungan sosial perlu terus dipertebal,” ujar Airlangga dalam siaran pers Kepresidenan.
Berbagai program perlindungan sosial yang diberikan pemerintah antara lain Kartu Sembako bagi 18,8 juta penerima, Program Keluarga Harapan dengan tambahan 2 juta penerima. Selain itu, pemerintah juga memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng yang besarnya Rp 300.000 untuk 3 bulan atau Rp 100.000 per bulan.
”Diharapkan dalam bulan Ramadan ini bisa diberikan. Kemudian juga program BLT Dana Desa untuk terus dilanjutkan,” tuturnya.
Di samping itu, pemerintah juga akan memberikan bantuan dalam bentuk program baru yaitu Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk mereka dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta. Bantuan sebesar Rp 1 juta per penerima tersebut akan menyasar 8,8 juta pekerja dengan kebutuhan anggaran Rp 8,8 triliun.
”Tadi juga ada usulan dari banpres untuk usaha mikro yang nanti akan juga diagendakan besarannya Rp 600.000 per penerima, ini sama dengan PKLW (pedagang kaki lima dan warung) dan sasarannya 12 jutaan (penerima),” ujarnya.
Lebih lanjut, Airlangga menyebut bahwa dalam arahannya Presiden Jokowi juga meminta jajarannya untuk memperhatikan kenaikan harga pupuk. Untuk pupuk subsidi, pemerintah akan membatasinya pada pupuk urea dan NPK dan Presiden berharap subsidi tersebut dapat tepat sasaran.
”Kita ketahui urea sekarang harganya mendekati USD1.000 dan potas dan KCL Indonesia impor dan salah satunya kan impornya juga dari Ukraina. Oleh karena itu Bapak Presiden mewanti-wanti agar subsidi pupuk nanti tepat sasaran, para petani bisa menerima pupuk sehingga tentunya harga pupuk tidak membuat kelangkaan pupuk,” ucapnya.